Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Judul Buruh Jabar Desak Ridwan Kamil Ikut Tolak Omnibus Law
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4339152/buruh-jabar-desak-
ridwan-kamil-ikut-tolak-omnibus-law
Jurnalis Arie Nugraha
Tanggal 2020-08-25 15:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Roy Jinto Ferianto (juru bicara AJB) Ya kita berharap ini disampaikan walaupun kita
pesimis. Pertama aneh di Jawa Barat, di 34 provinsi (hanya) Jawa Barat yang mengeluarkan SE
(surat edaran upah minimum provinsi) tanggal 21 November 2019, sedangkan provinsi - provinsi
yang lain tidak. Dan ini seolah - olah gubernur sudah secara tidak langsung menurut kaca mata
buruh, sudah setuju dengan omnibus law. Karena memang di omnibus law, UMK itu dihapus jadi
gitu

positive - Roy Jinto Ferianto (juru bicara AJB) Kita setuju masuknya investasi masuk ke republik
ini. Tetapi dengan seiring adanya investasi, kita ingin tetap bahwa kesejahteraan buruh tidak
dikurangi. Oleh karena itu, kita sepakat ada empat poin bahwa adanya keputusan MK yang
dimenangkan buruh soal out sourching, upah minimum dan PHK dan lain sebagainya, itu akan
dkembalikan pada Undang - undang 13. Itu juga berlaku untuk sanksi pidana

positive - Roy Jinto Ferianto (juru bicara AJB) tambahnya. Sekali lagi Said Iqbal menegaskan,
aksi ini adalah juga untuk mendukung sekaligus mengapresiasi DPR RI yang sudah mengambil
langkah membentuk tim perumus bersama 32 kofederasi dan federasi Serikat Pekerja

positive - Roy Jinto Ferianto (juru bicara AJB) di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30
WIB, mulai 10 Agustus 2020 Puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa yang dipusatkan di
Menko Perekonomian dan DPR RI, Selasa (25/8/2020).
positivet Presiden KSPI Said Iqbal, bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak
dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama. Beberapa provinsi yang akan
melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Banten di Serang, Jawa Tengah
di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, kata Said Iqbal. Lebih lanjut dia
mengatakan, aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,
Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado,
Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya. Ada dua isu yang dibawa dalam aksi
ini adalah tolak omnibus law draft pemerintah dan stop PHK massal dampak covid 19. Dijelaskan
Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah,
yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law. Kesembilan aladan
tersebut adalah hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif,
karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, phk dipermudah, hak cuti dan upah
atas cuti dihapus, tka buruh kasar dipermudah masuk, sanksi pidana dihapus, serta potensi

224