Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft
pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.
Kesembilan aladan tersebut adalah hilangnya upah minimum, berkurangnya nilai pesangon,
waktu kerja eksploitatif, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, phk
dipermudah, hak cuti dan upah atas cuti dihapus, tka buruh kasar dipermudah masuk, sanksi
pidana dihapus, serta potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja
kontrak dan outsourcing seumur hidup..

Dalam omnibus law, upah akan semakin murah. Karena selain menghilangkan UMK dan UMSK,
juga diberlakukan upah minimum industri pada karya. Selain itu, kenaikan upah hanya
didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam PP No 78/2005, kenaikan upah minimum
didasarkan pada inflansi plus pertumbuhan ekonomi.

Dalam omnibus law juga, pekerja kontrak dan outsourcing diperbolehkan untuk seluruh jenis
pekerjaan dan berlaku seumur hidup tanpa batas kontrak. Akibatnya, buruh tidak lagi diangkat
menjadi karyawan tetap. Karena bukan karyawan tetap, dengan sendirinya hak pesangon pkerja
kontrak dan outsourcing tidak akan pernah mendapatkan pesangon seumur hidupnya selayaknya
karyawan tetap.

Jika ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah tapi berlaku untuk
pekerja bermasa kerja 1 tahun keatas, jadi pengusaha buat saja kontrak kerja per 11 bulan saja
diputus terus dikontrak lagi dan seterusnya, maka tidak perlu bayar JKP.
Dalam omnibus law, pesangon dihapus dan dikurangu nilainya. Sebab dslam UU No 13/2003
disebutkan bahwa yg disebut pesangon itu ada tiga komponen dalam pesangon, yaitu uang
pesangon itu sendiri, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar 15%.
Dalam omnibus law, uang penggantian hak dihapys dan bukan lagi kewajiban. Nilai dari uang
penghargaan masa kerja dikurangi.

Dalam omnibus law juga, waktu kerja eksploitatif. Karena hanya diatur waktu kerja maksimal 8
jam sehari dan 40 jam seminggu. Jadi pengusaha bisa saja buruh dipekerjakan 7 hari dalam
seminggu, hari senin sampai hari minggu tanpa libur, dengan cara 6 jam kerja sehari senin
sampai sabtu dan hari minggu 4 jam kerja sehari. Jam kerja seperti layaknya perbudakan
modern.

Dalam omnibus law, TKA buruh kasar mudah masuk. Karena TKA yang bekerja di Indonesia
tidak lagi memerlukan surat izin tertulis dari menteri.

Dalam UU No 13/2003, RPTKA mensyaratkan harus dilaporkan bahwa tka wajib didampingi
tenaga kerja lokal sebagai pendamping agar keluar surat izin tertulis menteri. Tapi dalam
omnibus law, TKA bekerja dulu baru dilaporkan menyusul tenaga lokal pendamping tanpa harus
ada surat izin menteri, jadi mudah sekali buruh kasar TKA bekerja di Indonesia.

Menurut Said Iqbal, KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja lainnya seperti FSP
LEM, RTMM, TSK, FSPI, PPMI 98, FSPMI, SPB, FSP KEP, ASPEK Indonesia, dan yang lain
mengapresiasi kerja dari pimpinan DPR. Khususnya Wakil Ketua Sufmi Dasco, dan pimpinan serta
anggota Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI, yaitu Supratman, Willy Aditya, Sturman, Arteria
Dahlan, Heri Gunawan, Lamhot, Guspardi, Obon Tabroni, dan lain lain yang telah menampung
aspirasi KSPI dan serikat buruh lainnya yang menolak omnibus law klaster ketenagakerjaan draft
pemerintah.

DPR RI dan Serikat Pekerja sepakat untuk membahas aspirasi buruh tersebut dengan
membentuk tim bersama atau tim perumus.

227