Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 223
Judul Temui Buruh, DPR Janji Tetap Perhatikan Putusan MK dalam RUU
Cipta Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4339218/temui-buruh-dpr-janji-
tetap-perhatikan-putusan-mk-dalam-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-08-25 15:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Willy (None) Apa komitmen kami, catat baik-baik. Satu, bagaimana yang sudah
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait upah, terkait PKWT (perjanjian kerja waktu
tertentu), terkait PHK akan tetap merujuk pada yang menjadi keputusan MK
positive - Willy (None) Kita tetap menjelaskan undang-undang 13/2003 akan tetap menyerukan
perlindungan bagi buruh bagi kaum pekerja. Untuk itu teman-semua apa yang kita capai hari ini
apa yang kita perjuangan hari ini adalah kemajuan demokrasi kita bersama adalah kebangkitan
kita bersama hidup buruh, hidup rakyat
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami berharap,
pemerintah dan DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta
federasi lainnya, yaitu mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, atau
setidaknya UU no 13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali. Aksi ini akan
terus berlanjut jika aspirasi buruh tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kami berharap, pemerintah
dan DPR bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta federasi
lainnya, yaitu mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, atau setidaknya UU
no 13/2003 tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali.
Ringkasan
Temui masa demonstrasi buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), perwakilan DPR
RI berjanji kepada para buruh bahwa pembahasan materi muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja akan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
222
