Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak dan outsourcing seumur
hidup. Dalam omnibus law, upah akan semakin murah. Karena selain menghilangkan UMK dan
UMSK, juga diberlakukan upah minimum industri pada karya. Selain itu, kenaikan upah hanya
didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Padahal dalam PP No 78/2005, kenaikan upah minimum
didasarkan pada inflansi plus pertumbuhan ekonomi. Dalam omnibus law juga, pekerja kontrak
dan outsourcing diperbolehkan untuk seluruh jenis pekerjaan dan berlaku seumur hidup tanpa
batas kontrak. Akibatnya, buruh tidak lagi diangkat menjadi karyawan tetap. Karena bukan
karyawan tetap, dengan sendirinya hak pesangon pkerja kontrak dan outsourcing tidak akan
pernah mendapatkan pesangon seumur hidupnya selayaknya karyawan tetap. Jika ada program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pemerintah tapi berlaku untuk pekerja bermasa kerja
1 tahun keatas, jadi pengusaha buat saja kontrak kerja per 11 bulan saja diputus terus dikontrak
lagi dan seterusnya, maka tidak perlu bayar JKP. Dalam omnibus law, pesangon dihapus dan
dikurangu nilainya. Sebab dslam UU No 13/2003 disebutkan bahwa yg disebut pesangon itu ada
tiga komponen dalam pesangon, yaitu uang pesangon itu sendiri, uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak sebesar 15%. Dalam omnibus law, uang penggantian hak dihapys
dan bukan lagi kewajiban. Nilai dari uang penghargaan masa kerja dikurangi. Dalam omnibus
law juga, waktu kerja eksploitatif. Karena hanya diatur waktu kerja maksimal 8 jam sehari dan
40 jam seminggu. Jadi pengusaha bisa saja buruh dipekerjakan 7 hari dalam seminggu, hari
senin sampai hari minggu tanpa libur, dengan cara 6 jam kerja sehari senin sampai sabtu dan
hari minggu 4 jam kerja sehari. Jam kerja seperti layaknya perbudakan modern. Dalam omnibus
law, TKA buruh kasar mudah masuk. Karena TKA yang bekerja di Indonesia tidak lagi
memerlukan surat izin tertulis dari menteri. Dalam UU No 13/2003, RPTKA mensyaratkan harus
dilaporkan bahwa tka wajib didampingi tenaga kerja lokal sebagai pendamping agar keluar surat
izin tertulis menteri. Tapi dalam omnibus law, TKA bekerja dulu baru dilaporkan menyusul tenaga
lokal pendamping tanpa harus ada surat izin menteri, jadi mudah sekali buruh kasar TKA bekerja
di Indonesia. Menurut Said Iqbal, KSPI dan KSPSI AGN serta 32 federasi serikat pekerja lainnya
seperti FSP LEM, RTMM, TSK, FSPI, PPMI 98, FSPMI, SPB, FSP KEP, ASPEK Indonesia, dan yang
lain mengapresiasi kerja dari pimpinan DPR. Khususnya Wakil Ketua Sufmi Dasco, dan pimpinan
serta anggota Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI, yaitu Supratman, Willy Aditya, Sturman,
Arteria Dahlan, Heri Gunawan, Lamhot, Guspardi, Obon Tabroni, dan lain lain yang telah
menampung aspirasi KSPI dan serikat buruh lainnya yang menolak omnibus law klaster
ketenagakerjaan draft pemerintah. DPR RI dan Serikat Pekerja sepakat untuk membahas aspirasi
buruh tersebut dengan membentuk tim bersama atau tim perumus. Aksi 25 Agustus ini, selain
menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja
sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar, tegas Said Iqbal. Adapun
harapan buruh yang disampaikan dalam tim perumus bersama tersebut adalah, agar klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Atau setidaknya, UU No 13/2003 tentang
ketenagakerjaan tidak dirubah atau direvisi sedikitpun. Jadi UU No 13/2003 tetap berlaku seperti
sekarang, termasuk didalamnya semua putusan MK yg sudsh final terhadap UU No 13/2003 tsb
tidak boleh dirubah . Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law
, maka sebaiknya memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat,
meningkatkan produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang
belum diatur dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi
online

negative - Roy Jinto Ferianto (juru bicara AJB) Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi buruh
tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI

Ringkasan

Gabungan kelompok buruh dari Aliansi Buruh Jabar (AJB) menuntut Gubernur Ridwan Kamil
ikut serta menolak disahkannya omnibus law oleh pemerintah pusat. Pasalnya dalam materi
rancangan omnibus law, terindikasi adanya aturan yang merugikan kesejahteraan buruh.

225