Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Sanksi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial.

Bansos yang disediakan pemerintah bagi karyawan dengan upah di bawah Rp5 juta ini sebesar
Rp600.000 per bulan yang akan diberikan selama empat bulan itu akan dikirimkan langsung ke
rekening masing-masing penerima subsidi.

Untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima progam bantuan subsidi gaji/upah ini,
menurut Menaker Ida.

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji
di bawah Rp5 juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi
kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,
mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.

Syarat Mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan: a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan
dengan nomor induk kependudukan; b. Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; c.
Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah; d. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020; e. Peserta
aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000 sesuai gaji atau upah terakhir yang
dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan; dan f. memiliki rekening bank yang aktif..

339