Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 339
Hal itu disampaikan usai kemnaker menerima data 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
menjadi calon penerima subsidi gaji atau upah dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
Susanto.
Sebelum menyerahkan data 2,5 juta calon penerima bansos upah ini, BPJS Ketenagakerjaan
melakukan tiga tahapan validasi data .
Pertama, validasi awal yang dilakukan bersama pihak eksternal, yaitu perbankan. Nomor
rekening yang telah didaftarkan oleh HRD perusahaan via SIPP BPJS Ketenagakerjaan, diseleksi
berdasarkan validitas nomor rekening, seperti keaktifan dan keabsahan nomor rekening.
Pada tahap ini, BPJS melakukan validasi sedikitnya dengan 127 perbankan yang ada di Indonesia.
Tahap kedua, BPJS Ketenagakerjaan melakukan validitas internal atas data peserta yang
memenuhi kriteria, seperti tertera pada Permenaker 14/2020, yakni terkait keaktifan
kepesertaan, batas maksimal upah yang ditetapkan, dan memastikan calon penerima BSU dari
kategori pekerja penerima upah (PU).
Tahap ketiga, melakukan validasi NIK yang disesuaikan dengan kepemilikan rekening. Hal ini
dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penerima bantuan ganda karena yang
bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari satu perusahaan yang berbeda.
Usai tahapan validasi ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data calon penerima bansos
pemerintah yang ditandai dengan penandatanganan berita acara.
Penyerahan data 2,5 juta rekening kemarin merupakan batch (tahap) pertama dari total 15,7
juta calon penerima bantuan subsidi upah.
Setelah mengantongi data dari BPJS, sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), Kemnaker memiliki
waktu empat hari untuk melakukan check list . Pada tahapan ini, Kemnaker akan mengecek
kesesuaian data yang ada.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di
Kemnaker akan menetapkan data penerima BLT upah setelah diperoleh kesesuaian data.
Selanjutnya Kemnaker akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mencairkan BLT yang akan disalurkan ke Bank penyalur
yakni Bank-Bank Pemerintah.
Selanjutnya Bank Penyalur akan melakukan pemindah bukuan dana dari Bank Penyalur kepada
rekening karyawan yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.
"Jadi Bank Pemerintah dan Bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke
penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-
mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada
akhir September 2020 nanti, " katanya.
Sanksi Salah Data Penerima BLT Upah BPJS Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan bahwa
pemberi kerja dapat menerima sanksi administratif jika melaporkan dan mendaftarkan data
karyawan tidak akurat kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pemberi kerja bisa mendapat sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian
pelayanan publik dan sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku, menurut ujar Menaker Ida.
338
