Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Diharapkan semua proses ini selesai akhir bulan Agustus 2020 sehingga bisa langsung dicairkan.
"Untuk batch pertama penerima. Nanti minimal per minggu (dicairkan, red)" jelas Ida.
Saat ini sendiri, kata dia, sudah 13,7 juta data rekening calon penerima program BSU yang sudah
disetor ke BPJamsostek Masih ada sisa 2 juta data lagi dari target 15,7 juta data yang terus
diupayakan untuk dikumpulkan. Ida optimis, seluruh data bisa masuk pada bulan depan

Kendati begitu, dia mewanti-wanti agar pemberi kerja tidak asal memberi data pekerjanya.
Sebab, ada sanksi yang bisa dikenakan bila data yang diberikan tidak valid seperti Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

"Sanksinya berupa sanksi administratif. Penghentian layanan untuk yang tidak daftarkan
pekerjanya," tutur politisi PKB tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ida turut menyampaikan, bahwa nantinya pegawai honorer
jugabisa mendapat BSU ini. Selama terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. Ini merupakan
kesepakatan dari penambahan peserta yang sebelumnya hanya ditargetkan 13,8 juta menjadi
15,7 juta penerima.

"Kriterianya, pegawai pemerintah non-PNS, terdaftar BPfS Ketenagakerjaan (BPJamsostek , red),
dan tidak menerima gaji 13," ungkapnya.

Dirut BPJamsostek Agus Susanto menambahkan, penyerahan data ini memang sengaja
dilakukan secara bertahap. Meski saat ini dari target 15,7 juta penerima sudah 13,7 juta data
yang terkumpul. Bahkan, per 24 Agustus 2020, sudah 10 juta data yang tervalidasi. Seperti
diketahui, proses validasi ini dilakukan berlapis. Pihaknya harus melakukan tiga kali proses
validasi seluruh data tersebut

Penyerahan data bertahap ini, kata dia, untuk memudahkan proses rekonsiliasi, monitoring, dan
kehati-hatian. "Bisa saja langsung diserahkan 10 juta data. Tapi ini untuk mempermudah
monitoring dan prinsip kehati-hatian," ungkapnya. Nantinya, lanjut dia, data akan diserahkan
per minggu minimal2,5 juta data.

Mengenai 2 juta data yang belum masuk, Agus meminta agar pemberi kerja segera
mengumpulkan nomor rekening pegawainya. Sehingga mereka bisa mendapat BSU dari
pemerintah Disinggung soal ket-idakvalidan data calon peserta, Agus mengungkapkan bahwa
pihaknya sudah mengembalikan sejumlah data pada perusahaan Dia meminta agar dilakukan
perbaikan.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa data yang disetorkan harus benar Bila tidak pemberi kerja
bisa dikenakan sanksi. Mulai dari teguran, hingga penghentian pelayanan publik tertentu. "Akan
mendapat sanki administratif, berupa teguran ,denda, hingga pelayanan publik tertentu, dan
sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku," ungkap Agus.

Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa tidak ada peluang bagi peserta baru untuk mendapat
BSU ini. Karena data telah dikunci per Juni2020.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, sejak Senin (24/8) pemerintah
telah mencairkan bantuan subsidi gaji untuk para karyawan. Ani menjelaskan, seluruh persiapan
pencairan subsidi gaji telah rampung. Termasuk penyiapan daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) dan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14/2020
sebagai payung hukumnya. Pencairan subsidi gaji akan dimulai dari tahap pertama.

"Kemenaker sudah mengeluarkan Permenaker dan DIPA juga sudah diterbitkan. Sehingga mulai
24 Agustus sudah mulai bisa disalurkan tahap pertama," ujarnya dalam rapat kerja dengan
Komisi XI di DPR, kemarin.

333