Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 41
Menurut Menaker, dari 2,5 juta data rekening ini, Ke-menaker membutuhkan kehati-hatian dan
akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Sesuai dengan petunjuk
teknis (juknis), Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan checklist.
"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami menargetkan bisa ditransfer
mulai akhir Agustus ini," kata Ida dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Kontributor "PR" Satrio Widhianto melaporkan, penyerahan data 2,5 juta rekening ditandai
penandatanganan berita acara dari Dirut BPJamsostek Agus Susanto kepada Menaker di
Kemnaker, Jakarta. Hal tersebut merupakan tahap pertama dari total 15,7 juta calon penerima.
Setelah diperoleh kesesuaian data, lanjut Menaker, pihaknya akan menyerahkan data tersebut
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang
akan disalurkan ke bank penyalur.
"Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke
penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-
mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada
akhir September 2020 nanti," katanya.
Menaker Ida menambahkan, untuk pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN
tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program
bantuan subsidi gaji/upah ini.
Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji
di bawah Rp 5 juta. Namun, setelah koordinasi rapat lintas kementerian/lembaga memberi
kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan,
mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.
Menaker menjelaskan, pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja
yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS
Ketengakerjaan.***
caption: WARGA yang hendak bekerja antre memasuki Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor,
Senin (20/7/2020). Pemerintah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk program subsidi upah
untuk pekerja terdampak Covid-19.*
40
