Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

PEMERINTAH SIAPKAN SUBSIDI UPAH LANJUTAN

Subsidi upah sebesar Rp 2,4 juta bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang telah lolos
verifikasi akan ditransfer secara bertahap dengan target tuntas pada September 2020. Seiring
dengan penyaluran itu, pemerintah juga menyiapkan skema lanjutan serupa untuk pekerja yang
saat ini belum tersentuh bantuan.

Bantuan lanjutan akan ditujukan bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (BPU)
di BP Jamsostek. Mereka adalah pekerja yang mendaftarkan diri dan membayar iuran di luar
perusahaan. Mereka umumnya adalah pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, dan
tukang ojek; pekerja mandiri seperti seniman, pekerja paruh waktu, dan pegawai kontrak; serta
pelaku usaha atau wirausaha.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno, saat
dihubungi Selasa (25/8/2020), mengatakan, pemerintah merencanakan skema program
berikutnya untuk mengakomodasi pekerja peserta BP Jamsostek yang saat ini belum tersentuh
bantuan. Namun, implementasinya akan menunggu realisasi program subsidi upah tahap
pertama yang rampung September 2020.

Sukses tidaknya program subsidi upah akan menentukan skema lanjutan untuk mengakomodasi
peserta BP Jamsostek lain secara merata. "Kami punya tugas memikirkan peserta BP Jamsostek
non-perusahaan. Targetnya semua (pekerja) peserta BP Jamsostek dapat ikut program ini, baik
yang didaftarkan perusahaan maupun non-perusahaan," kata Soes.

Penyaluran bantuan subsidi upah yang tidak merata sempat mendulang kritik. Pemberian gaji
tambahan Rp 2,4 juta kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan itu dinilai
diskriminatif. Pasalnya, program hanya menyasar pekerja formal yang didaftarkan
perusahaannya sebagai peserta program jaminan sosial di BP Jamsostek.
Bantuan dianggap belum menyentuh peserta mandiri BP Jamsostek serta pekerja non-peserta
BP Jamsostek. Sebelumnya, komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyatakan,
kelompok yang membutuhkan bantuan langsung adalah pekerja informal dan pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19.
Akan tetapi, subsidi upah belum menyentuh pekerja informal dan korban PHK. Pemerintah
berdalih pekerja korban PHK dan sektor informal ditangani lewat program Kartu Prakerja.
Namun, Kartu Prakerja tidak spesifik menyasar korban PHK sebab program itu juga bisa diikuti
pekerja aktif yang ingin meningkatkan kapasitasnya.

Soes mengatakan, skema lanjutan itu sedang direncanakan lintas kementerian/lembaga. Meski
belum dipaparkan secara detail, skema itu akan menyasar pekerja peserta BP Jamsostek lain
yang belum ikut dalam program subsidi gaji saat ini.
"Pekerja non-BPJS dapat (bantuan) dari program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan,
dan lainnya. Pekerja peserta BPJS dari perusahaan dapat dari program saat ini dan yang belum
dapat nanti kami buat skema baru untuk mengakomodasi peserta non-per-usahaan," tutur Soes.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar meminta penyaluran
bantuan subsidi gaji juga menyentuh pekerja informal. Tidak hanya dengan mengakomodasi
peserta BPJS mandiri yang umumnya dari sektor informal karena mendaftar dan mengiur di luar
perusahaan.

Berikutnya, program subsidi upah juga harus bisa menjangkau pekerja yang tidak terdaftar di
BP Jamsostek, mengingat masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya

43