Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 47
Judul Putusan MK, Sandaran RUU Cipta Kerja
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis muhammad irfan
Tanggal 2020-08-26 05:18:00
Ukuran 344x258mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 132.440.000
News Value Rp 662.200.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Bahwa DPR RI akan sekeras-kerasnya
memperjuangkan aspirasi kawan-kawan sekalian
positive - Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Tidak ada perjuangan yang bisa
dilakukan hanya segelintir orang, apa yang sudah menjadi komitmen bersama Said Iqbal, Sufmi
Dasco, dan kami adalah bentuk persatuan perjuangan kita
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat agar pembahasan klaster ketenagakerjaan
dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) akan
bersandar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi
Dasco Ah-mad kala menemui massa serikat buruh yang menggelar aksi tolak RUU Cipta Kerja di
depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2020).
Menurut dia, dalam pembahasannya, DPR dan serikat buruh telah membentuk tim perumus RUU
Cipta Kerja yang telah menghasilkan empat kesepahaman. Salah satu dari empat kesepahaman
itu adalah tetap digunakannya putusan MK sebagai pedoman yang mengatur beberapa hal dalam
RUU Cipta Kerja seperti upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Kepada
buruh, dia juga berjanji akan menampung dan memperjuangkan aspirasi dari para pekerja.
PUTUSAN MK, SANDARAN RUU CIPTA KERJA
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat agar pembahasan klaster ketenagakerjaan
dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) akan
bersandar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi
Dasco A-mad kala menemui massa serikat buruh yang menggelar aksi tolak RUU Cipta Kerja di
depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2020).
Menurut dia, dalam pembahasannya, DPR dan serikat buruh telah membentuk tim perumus RUU
Cipta Kerja yang telah menghasilkan empat kesepahaman. Salah satu dari empat kesepahaman
46