Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

itu adalah tetap digunakannya putusan MK sebagai pedoman yang mengatur beberapa hal dalam
RUU Cipta Kerja seperti upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Kepada
buruh, dia juga berjanji akan menampung dan memperjuangkan aspirasi dari para pekerja.

"Bahwa DPR RI akan sekeras-kerasnya memperjuangkan aspirasi kawan-kawan sekalian," ujar
Dasco.

Selain itu, kesepahaman lain yang sudah disepakati antara DPR dengan buruh juga berkenaan
dan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, dikembalikan sesuai ketentuan UU
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ada juga kesepakatan berkenaan dengan hubungan
ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri.

'Terakhir, fraksi-fraksi akan memasukkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat
pekerja/serikat buruh ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi. Kita sekarang sudah
bersaudara dan kami akan sekeras-kerasnya memperjuangkan apa yang sudah kita sepahamkan
dengan tim perumus," ujar Dasco.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyampaikan hal senada. Menurut dia,
pelibatan elemen buruh dalam tim perumus Omnibus Law Cipta Kerja memperlihatkan kalau
pembahasannya terbuka dan tidak abai pada aspirasi buruh.

'Tidak ada perjuangan yang bisa dilakukan hanya segelintir orang, apa yang sudah menjadi
komitmen bersama Said Iqbal, Sufmi Dasco, dan kami adalah bentuk persatuan perjuangan kita,"
ujar Willy.

Aksi dari banyak elemen publik untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja memang bukan
hanya sekali. Pada aksi kali ini, demonstrasi digalang oleh elemen buruh yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama elemen serikat buruh lainnya. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua isu yang dibawa
dalam aksi ini yakni menolak omnibus law draf pemerintah dan meminta tak ada lagi PHK massal
selama Covid-19.

Menurut Said, ada sembilan poin yang dikritisi buruh atas draf Omnibus Law Cipta Kerja produk
pemerintah. Dia pun berharap lewat aksi ini pemerintah dan DPR bisa menerima sikap KSPI
bersama KSPSI AGN, dan 32 konfederasi serta federasi lainnya. (Muhammad Irfan)***
caption: MASSA buruh berjalan kaki saat akan berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam aksinya itu, ribuan buruh menolak omnibus law
draf pemerintah dan menuntut agar PHK massal dampak Covid-19 dihentikan.*

47