Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 50
Judul Ratusan Buruh Demo Tolak RUU Cipta Kerja
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Novianti Nurulillah
Tanggal 2020-08-26 05:11:00
Ukuran 81x183mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.275.000
News Value Rp 66.825.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Pertama, Kadisnaker Jabar akan
menyampaikan tuntutan buruh kepada Gubernur Jabar untuk disampaikan kepada DPR RI bahwa
klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Omnibus Law. Kedua, berkaitan dengan upah
minimum sektoral kota (UMSK) Bekasi (kota/kabupaten) akan segera diselesaikan pada awai
bulan September dengan catatan kelengkapan dokumen persyaratan sudah dilengkapi
positive - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Yang keempat, UMSK Purwakarta
dan Bogor akan dibahas pada rapat pleno pada awal minggu pertama bulan September.
positive - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar) Oleh karena itu, sebagaimana kita
ketahui bahwa dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja sangat merugikan pekerja/buruh, sehingga
kita mempunyai kewajiban untuk berjuang dan melakukan perlawanan agar Omnibus Law RUU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, dibatalkan dan dikeluarkan dari Omnibus Law
RUU Cipta Kerja
Ringkasan
Ratusan anggota serikat pekerja/-buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro
Kota Bandung, Selasa (25/8/2020). Isu RUU Cipta Kerja atau omnibus law menonjol dalam aksi
yang membuat Jalan Diponegoro ditutup siang hingga petang. Selain itu, isu upah minimum
sektoral kab/kota (UMSK) juga ikut diserukan dalam aksi tersebut.
RATUSAN BURUH DEMO TOLAK RUU CIPTA KERJA
Ratusan anggota serikat pekerja/-buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro
Kota Bandung, Selasa (25/8/2020). Isu RUU Cipta Kerja atau omnibus law menonjol dalam aksi
yang membuat Jalan Diponegoro ditutup siang hingga petang. Selain itu, isu upah minimum
sektoral kab/kota (UMSK) juga ikut diserukan dalam aksi tersebut.
Perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh perwakilan Pemprov Jabar dalam hal ini Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rach-mat Taufik Garsadi, Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Jabar Eni Rohani, dan jajarannya di halaman belakang Gedung Sate dengan
49
