Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Dalam proses pembahasannya, pemerintah dan DPR sudah melibatkan berbagai pihak. Mulai
dari Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), maupun dari berbagai organisasi buruh dan
pekerja. Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. ( ) "Dengan
demikian tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain. Karena hakikat keberadaan sebuah
undang-undang adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," ujar pria yang biasa
disapa Bamsoet usai menerima perwakilan buruh dari KSBSI, KSPSI, KSPN, K-SARBUMUSI, FS
KAHUTINDO, dan FSP BUN, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa
25 Agustus 2020.

Turut hadir antara lain Ketua Umum SPSI Yorys Raweyai, DEN KSBSI Elly Silaban, DPP KSPSI
Bibit Gunawan, DPP KSPN Ristadi, dan DPP K-SARBUMUSI Syaifullah Bahri. ( ) Mantan Ketua
DPR ini juga mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster ketenagakerjaan
agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya. Mahkamah Konstitusi telah
mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa lalu terkait uji materi UU No.
13/2003 tentang Ketenagakerjaan terkait isu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah,
pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta jaminan
sosial. Keputusan tersebut final dan mengikat, sehingga masih layak dijadikan sebagai dasar
hukum.

"Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK,
jadi bisa tetap mengacu kepada UU No.13/2003. Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan
Legislasi DPR RI, mereka akan mengakomodir keinginan buruh tersebut. Sehingga seharusnya
sudah bisa dicapai win-win solution ," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, permasalahan terbesar dunia usaha,
bukanlah pada sektor ketenagakerjaan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukan
hambatan terbesar investasi dunia usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan
(17,3 persen), dan regulasi/kebijakan (15,2 persen). Temuan Bank Dunia terhadap kemudahan
berbisnis di suatu negara (Ease of Doing Business 2020) menempatkan Indonesia di peringkat
73 dari 190 negara dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10
negara.

"Sebagian besar karena ego sektoral kementerian/lembaga serta tumpang tindih kewenangan
bupati dan gubernur. Masalah inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya dalam omnibus law
RUU Cipta Kerja. Sementara masalah ketenagakerjaan, seharusnya tak terlalu menjadi persoalan
karena sudah ada putusan MK maupun UU No.13/2003. Sehingga antara buruh dan pengusaha
tak perlu ada yang merasa dirugikan atas kehadiran RUU Cipta Kerja," pungkas Bamsoet..

38