Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

BPJS KESEHATAN DAN KEMNAKER SINERGI DATA UNTUK PERLUASAN PESERTA
JKN
Jakarta - BPJS Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi data aplikasi Perluasan Kepesertaan
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) dengan data aplikasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Langkah itu diambil sebagai upaya perluasan kepesertaan dan kepatuhan badan usaha Program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), menurut pernyataan BPJS
Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

"Optimalisasi aplikasi WLKP saat ini diharapkan dapat memastikan seluruh badan usaha dan
pekerjanya terdaftar dalam Program JKN-KIS. Dengan kata lain pekerja akan terjamin akses
layanan kesehatannya. Saat ini, masih sering kami temui ketidakpatuhan pemberi kerja dalam
menyediakan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali
Ghufron Mukti dalam pertemuan dengan Menaker Ida Fauziyah di Jakarta.
Ghufron berharap implementasi sinergi tersebut dapat membantu menyisir data-data potensial
ketenagakerjaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Program JKN-KIS. Dia juga berharap
dukungan yang solid dari Kemnaker dapat mewujudkan Program JKN-KIS yang berkeadilan bagi
seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pekerja.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga
BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan sepanjang 2020 terdapat 1.094 laporan
ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha kepada pengawas ketenagakerjaan di tingkat
daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama BPJS Kesehatan dengan
Kemnaker.

"Ketidakpatuhan badan usaha tersebut, antara lain ketidakpatuhan pendaftaran, ketidakpatuhan
penerimaan piutang tahun berjalan dan ketidakpatuhan penerimaan piutang carry over .
Ketidakpatuhan ini, selain berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja juga berdampak
terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS," ujar Mundiharno.

Berbagai upaya penegakan kepatuhan sudah dilakukan, seperti pemanggilan dan pemeriksaan
bersama kepada badan usaha. BPJS Kesehatan di daerah juga telah melakukan kerja sama
dengan dinas ketenagakerjaan di 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota pada 2020.

Data BPJS Kesehatan memperlihatkan sampai dengan 31 Maret 2021 mengatakan terdapat
jumlah pekerja 16.969.202 dan anggota keluarga 21.082.026 yang menjadi peserta segmen PPU
badan usaha menjadikan total terdapat 38.051.228 orang.

Menaker Ida Fauziyah menyambut baik sinergi data tersebut, yang diharapkan dapat
menyelesaikan berbagai kendala kepesertaan Program JKN-KIS, khususnya bagi segmen PPU-
BU.
"Meskipun jumlah pekerja lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan peserta BPJS Kesehatan,
namun pekerja merupakan mereka yang berada di usia produktif. Dengan adanya jaminan
kesehatan, tentu menjadi penyumbang produktivitas pekerja dan lebih jauh dapat
menggerakkan ekonomi negara," demikian ujar Ida.

236