Page 279 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) agar THR dibayarkan secara cepat sebelum batas waktu yang
ditentukan.
THR juga diminta dibayarkan penuh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Pasti ada dinamika. Ini kami sedang mempersiapkan, mungkin nanti ada satu dua perusahaan
yang mengaku tidak sanggup, kita akan siapkan tim memonitor memastikan keadilan kepada
mereka yang berhak," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Rabu petang,
14 April 2021.

Emil menilai, harus ada tim yang memantau agar tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak
logis dengan alasan logis. "Kita akan melaksanakan penilaian," katanya.

Perlu diketahui, Menteri Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Edaran nomor
M/6/HK.O4/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Senin (12/4) kemarin. Dalam SE tersebut menegaskan
perusahaan wajib membayar THR karyawan yang sesuai aturan.

Namun masih ada yang mengganjal bagi kalangan Serikat buruh/pekerja. Terutama dalam poin
tiga yang memberi celah pada perusahaan untuk menunda membayarkan THR tahun ini.
Menurut Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta, terdapat poin yang pihaknya tidak
setuju walau ada persyaratan yang tidak mudah, karena kondisi perekonomian tahun 2021 tidak
sama dengan tahun 2020.

Pada 2020, ada PSBB sehingga banyak perusahaan yang meliburkan pekerjanya sampai dua
bulan. "Tahun 2021 semua perusahaan sudah beroperasi normal termasuk industri startup, pasar
tradisional, pertanian, hotel, pariwisata dan lainnya tinggal sekolah yang belum tatap muka,"
ujar Sidarta.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta pemerintah mewajibkan perusahaan membayar
THR tahun 2021 sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Argumentasi kedua kenapa
THR harus tetap dibayarkan, kata dia, karena Presiden dan Kementerian Perekonomian meminta
kepada pelaku usaha membayar THR tahun 2021 secara penuh. Pemerintah sudah banyak
memberikan bantuan atau stimulus kepada dunia usaha agar pada masa pandemi Covid-19 ini
tetap bisa bertahan.
Sidarta mengatakan, dengan membayar THR secara penuh diharapkan bisa memacu konsumsi
masyarakat yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sementara, Kepala
Disnaketrans Jabar Rachmat Taufik Garsadi menambahkan, pembayaran THR tentunya harus
dilaksanakan sesuai aturan.

"Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak
perusahaan sudah tidak bisa apa-apa karena banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa
produksi lagi," katanya.
Makanya, kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar sesuai aturan
dan perjanjian kerja bersama harusnya membayar THR . "Kalau tidak bisa membayar ya terbuka
lah dengan kondisi sekarang dengan kenaikan UMK di Bekasi, Karawang tapi kalau perusahaan
besar sudah bisa lah," katanya.
.

278