Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 280
Judul ABK Kapal Asing Rentan Eskploitasi, Menaker Ungkap Permasalahannya
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/260793-abk-kapal-
asing-rentan-eskploitasi-menaker-ungkap-permasalahannya
Jurnalis Murdiyat Moko
Tanggal 2021-04-15 12:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah telah dan terus berupaya untuk
melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang
secara karakteristik lebih rentan terhadap tindak eksploitasi
Ringkasan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal
berbendera asing dinilai rentan menjadi korban eksploitasi. Untuk meningkatkan pelindungan
bagi para ABK, Kementerian Ketenagakerjaan terus membenahi tata kelola penempatan dan
pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.
ABK KAPAL ASING RENTAN ESKPLOITASI, MENAKER UNGKAP PERMASALAHANNYA
JAKARTA - Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal
berbendera asing dinilai rentan menjadi korban eksploitasi. Untuk meningkatkan pelindungan
bagi para ABK, Kementerian Ketenagakerjaan terus membenahi tata kelola penempatan dan
pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.
"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan yang memang secara karakteristik lebih rentan terhadap
tindak eksploitasi," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan Keynote
Speech pada seminar Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing pada Rabu (14/4).
Pada acara yang digelar Indonesia Ocean Justice Initiative itu, Menaker Ida mengatakan
perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum yang
mengaturnya. Oleh karenanya, saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, utamanya terkait
aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan perlindungan awak
kapal niaga dan perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.
279
