Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 127
Judul Buruh Tidak akan Berhenti, Sampai DPR Keluarkan Legislative Review
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2020/buruh-tidak-akan-
berhenti-sampai-dpr-keluarkan-legislative-review/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-09 17:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) DPR kita minta agar
mengeluarkan legislative review untuk merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja 11 tahun 2020
ini
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ini aksi yang akan
dilakukan terus menerus agar memastikan bahwa Omnibus Law UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
dicabut dan direvisi oleh legislative review
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sikap kita jelas. Karena itu
DPR sebaiknya segera memanggil Menaker menaikkan upah minumim 2021
Ringkasan
- Masa buruh bergerak turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU)
Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aksi itu bagian dari desakan agar DPR mengambil langkah
legislative review utuk membatalkan regulasi sapu jagat itu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sejak awal
elemen buruh menolak keras adanya UU Cipta Kerja tersebut. Karena merugikan kaum buruh.
Oleh sebab itu, Said meminta kepada fraksi-fraksi di DPR mengambil langkah legislative review
utuk membatalkan UU Omnibus Law itu.
BURUH TIDAK AKAN BERHENTI, SAMPAI DPR KELUARKAN LEGISLATIVE REVIEW
- Masa buruh bergerak turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU)
Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aksi itu bagian dari desakan agar DPR mengambil langkah
legislative review utuk membatalkan regulasi sapu jagat itu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sejak awal
elemen buruh menolak keras adanya UU Cipta Kerja tersebut. Karena merugikan kaum buruh.
126
