Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 130
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, jangan sampai UMK
di 27 kabupaten/kota pun tak naik seperti UMP 2021. Ia merujuk kepada Peraturan Pemerintah
Tahun 2015 pasal 43 dan 44, yang menjelaskan jika penghitungan pertumbuhan ekonomi itu
dihitung secara year over year (YOY).
BURUH MINTA KEPALA DAERAH DI JABAR TAK TAKUT NAIKKAN UMK 2021
Serikat buruh meminta agar bupati dan walikota untuk tidak takut untuk merekomendasikan
kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021. Selain itu, perwakilan buruh juga
mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menaikkan besaran upah minimum provinsi
(UMP) 2021.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, jangan sampai UMK
di 27 kabupaten/kota pun tak naik seperti UMP 2021. Ia merujuk kepada Peraturan Pemerintah
Tahun 2015 pasal 43 dan 44, yang menjelaskan jika penghitungan pertumbuhan ekonomi itu
dihitung secara year over year (YOY).
"Dia harus bisa menghitung YOY, YOY adalah triwulan ketiga dan keempat tahun 2019, kemudian
triwulan pertama dan kedua di tahun 2020. Kalau diambil triwulan terakhir memang minus lima
koma sekian, tapi kita juga bisa lihat di belakangnya ada yang plusnya," ujar Roy usai melakukan
audiensi dengan Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (9/11/2020).
"Jangan sampai pak gubernur hanya melihat SE Menaker yang enggak boleh naik dan tak
mempertimbangkan hukum atau tata cara penetapan upah minimum, arena sudah jelas dalam
UU 13 Tahun 2003 dan PP 78 sudah jelas aturannya. Jangan gara-gara pandemi diabaikan
aturan-aturan itu," kata dia menambahkan.
Ketua DPW SPMI Jabar Sabila Rosyad mengatakan dewan pengupahan daerah tidak usah
khawatir dalam memberikan rekomendasi kenaikan UMK 2021.
"Kami juga kecewa kepada gubernur, dengan menindaklanjuti SE menaker yang ditindaklanjuti
dengan mengirimkan surat kepada bupati/walikota se-Jabar agar mengikuti SE Menaker, artinya
mengirimkan sinyal agar UMK tidak naik. padahal UMK adalah otonomi daerah, dan tata cara
kenaikan daerah diatur dalam PP 78 tahun 2015," kata Sabila.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima masukan dari sejumlah
serikat buruh, salah satunya terkait UMK. "Dan juga harapan agar UMK kota kabupaten, sesuai
dengan aspirasinya yang masih ada sampai tanggal 21 November terkait penetapan," kata Emil,
sapaannya.
Menurutnya, penetapan UMK ini adalah kewenangan dari bupati dan walikota. Pihaknya pun
terus memantau perkembangannya. "Saya monitor berbeda-beda, sesuai dengan dinamika
ekonomi dan kearifan lokal. Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang tidak, dan lain
sebagainya. Saya belum ada datanya tapi nanti menjelang tanggal 21 kita akan sampaikan
secara resmi ke publik," ujar Emil.
129
