Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 133
"UMK itu dalam ketentuannya ditetapkan paling lambat 21 November. Dan ini waktunya sebentar
lagi. Kita minta Pak Gubernur untuk menaikkan, jangan sampai seperti UMP tidak naik. Tadi kita
sampaikan dalam PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 43 dan 44, di bab penjelasan,
itu untuk menghitung pertumbuhan ekonomi itu tidak di akhir. Dia harus bisa menghitung year
to year," katanya di Gedung Sate, Senin (9/11/2020).
Jika diambil pada angka terakhir, yakni pada triwulan ketiga, katanya, maka pertumbuhan
ekonomi bisa minus.
Tapi dalam hal ini dapat dihitung melalui pertumbuhan di tahun sebelumnya, sesuai PP 78 Tahun
2015.
"Kalau menghitung, tiga triwulan ini, ketiga-keempat 2019 dan kesatu di 2020, itu plus semua.
Yang minus hanya di kuartal kedua ini. Maka kalau diambil rata-rata dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi, itu bisa di angka 8," katanya.
"Hari ini jadi catatan penting, agar penetapan upah minimum sebelum 21 November itu tetap
naik, khususnya di kota dan kabupaten. Mengenai tuntutan naik 8 persen, ya itu tuntutan, kalau
ingin didiskusikan, kita juga terbuka," katanya.
Ketua DPW SPMI Jabar, Sabila Rosyad, mengatakan pihaknya menyayangkan keputusan
gubernur tentang UMP 2021 tidak naik karena alasan adanya Surat Edaran Menaker RI. Dirinya
khawatir jika bupati dan walikota malah mengikuti langkahnya saat akan menetapkan UMK.
"Kami minta kepada kota dan kabupaten se-Jabar, dewan pengupahannya, tidak usah khawatir
dengan merekomendasikan kenaikan. Karena kami juga kecewa kepada Gubernur, dengan
menindaklanjuti SE Menaker, yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada bupati
walikota se-Jabar agar mengikuti SE Menaker, artinya mengirimkan sinyal agar UMK tidak naik,"
katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya menerima masukan dari sejumlah
serikat buruh, salah satunya terkait UMSK terdahulu, yang terdapat dinamika dan perlu
diselesaikan.
"Buruh keberatan terhadap UMP yang tidak naik, saya dengarkan aspirasinya. Dan juga harapan
agar UMK kota kabupaten, sesuai dengan aspirasinya yang masih ada sampai tanggal 21
November terkait penetapan," katanya.
Gubernur mengatakan penetapan UMK ini adalah kewenangan pengajuan dari bupati dan wali
kota. Pihaknya pun terus memantau perkembangannya.
"Saya monitor berbeda-beda, sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal. Mungkin ada
yang naik, mungkin ada yang tidak, dan lain sebagainya. Saya belum ada datanya tapi nanti
menjelang tanggal 21 kita akan sampaikan secara resmi ke publik," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351,36. Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam
Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Penetapan tersebut pun sudah diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10).
"Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban
itu harus dilaksanakan," kata Rachmat melalui ponsel, Minggu (1/11).
132
