Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Ida menjelaskan, memang ada ketertundaan penyaluran subsidi gaji lantaran pemadanan data
penerima subsidi gaji yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian
Keuangan baru diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Jumat sore.

"Harusnya Jumat ya, tapi selesainya (pemadanan data) sudah agak sore. Ini kami memang
mengejar agar segera direalisasikan secepatnya," ucap dia.

Lebih lanjut kata Ida, penyaluran subsidi gaji termin kedua ini berbeda. Pasalnya, termin kedua
ini, Kemenaker mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan
evaluasi data oleh DJP Kemenkeu.

Untuk memastikan bahwa penerima subsidi gaji sebanyak 12,4 juta merupakan pekerja yang
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
juta. Nah kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima," ujar
dia.

Sementara itu, dirinya menyebutkan bahwa penyaluran termin pertama subsidi gaji telah
mencapai 98,7 persen. Sesuai Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, kriteria yang berhak
menerima subsidi gaji harus upah di bawah Rp 5 juta.

Pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020. Memiliki rekening
aktif yang sesuai dengan Nomor Induk Kepesertaaan (NIK). Telah memenuhi kriteria tersebut,
pekerja akan menerima subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta untuk 2 bulan atau Rp 600.000 per
bulannya. Sehingga total penyaluran dari termin I hingga termin II mencapai Rp 2,4 juta.

135