Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 132
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada tanggal 1 November. Kewajiban
itu harus dilaksanakan
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Yang pertama bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup
layak (KHL)
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sampai saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS.
Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi
pada 4 November
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5,98. Kalau melihat inflasi
di bulan September itu 1,7, maka UMP Jabar dipastikan turun. Jalan tengahnya, kami mengikuti
SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun
sebelumnya
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota, kabupaten/kota mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November
Ringkasan
Sejumlah serikat buruh di Jawa Barat meminta bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk tidak
takut menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021, setelah Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Barat 2021 ditetapkan tidak mengalami kenaikan dari angka tahun lalu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan walaupun sudah
ditetapkan, pihaknya meminta UMP Jabar 2021 direvisi dan dinaikkan kembali seperti tahun-
tahun sebelumnya.
UMP JABAR TIDAK NAIK, BURUH MINTA BUPATI DAN WALI KOTA JANGAN TAKUT
REKOMENDASIKAN KENAIKAN UMK
Sejumlah serikat buruh di Jawa Barat meminta bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk tidak
takut menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021, setelah Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Barat 2021 ditetapkan tidak mengalami kenaikan dari angka tahun lalu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan walaupun sudah
ditetapkan, pihaknya meminta UMP Jabar 2021 direvisi dan dinaikkan kembali seperti tahun-
tahun sebelumnya.
Kenaikan UMP dan UMK, katanya, sudah ditentukan oleh sejumlah peraturan pemerintah.
131
