Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 129

Judul               Buruh Minta Kepala Daerah di Jabar Tak Takut Naikkan UMK 2021
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5247744/buruh-minta-
                                    kepala-daerah-di-jabar-tak-takut-naikkan-umk-2021
                Jurnalis            Yudha Maulana
                Tanggal             2020-11-09 16:38:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Roy  Jinto  Ferianto  (Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  FSP  TSK  SPSI)  Dia  harus  bisa
              menghitung  YOY,  YOY  adalah  triwulan  ketiga  dan  keempat  tahun  2019,  kemudian  triwulan
              pertama dan kedua di tahun 2020. Kalau diambil triwulan terakhir memang minus lima koma
              sekian, tapi kita juga bisa lihat di belakangnya ada yang plusnya

              negative  -  Ridwan  Kamil  (Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  FSP  TSK  SPSI)  Jangan  sampai  pak
              gubernur hanya melihat SE Menaker yang enggak boleh naik dan tak mempertimbangkan hukum
              atau tata cara penetapan upah minimum, arena sudah jelas dalam UU 13 Tahun 2003 dan PP
              78 sudah jelas aturannya. Jangan gara-gara pandemi diabaikan aturan-aturan itu

              positive - Sabila Rosyad (Ketua DPW SPMI Jabar) Kami juga kecewa kepada gubernur, dengan
              menindaklanjuti  SE  menaker  yang  ditindaklanjuti  dengan  mengirimkan  surat  kepada
              bupati/walikota se-Jabar agar mengikuti SE Menaker, artinya mengirimkan sinyal agar UMK tidak
              naik. padahal UMK adalah otonomi daerah, dan tata cara kenaikan daerah diatur dalam PP 78
              tahun 2015

              neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Dan juga harapan agar UMK kota kabupaten,
              sesuai dengan aspirasinya yang masih ada sampai tanggal 21 November terkait penetapan

              neutral  -  Ridwan  Kamil  (Gubernur  Jawa  Barat)  Saya  monitor  berbeda-beda,  sesuai  dengan
              dinamika ekonomi dan kearifan lokal. Mungkin ada yang naik, mungkin ada yang tidak, dan lain
              sebagainya.  Saya  belum  ada  datanya  tapi  nanti  menjelang  tanggal  21  kita  akan  sampaikan
              secara resmi ke publik



              Ringkasan

              Serikat buruh meminta agar bupati dan walikota untuk tidak takut untuk merekomendasikan
              kenaikan  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK)  2021.  Selain  itu,  perwakilan  buruh  juga
              mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menaikkan besaran upah minimum provinsi
              (UMP) 2021.


                                                           128
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134