Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Dari 18 nama tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi yang paling tinggi. Adapun UMP pada tahun
depan untuk Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4,2 juta.

Ada sejumlah fakta menarik dari penetapan UMP tahun depan. Berikut fakta yang telah
dirangkum:

1. Ada 5 Provinsi yang UMP-nya Naik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat ada
5 provinsi yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan ihwal tidak
menaikkan Upah Minimum Provinsi 2021. Sementara, 15 provinsi lainnya telah menetapkan UMP
sesuai dengan himbauan SE tersebut.

Tiga Provinsi menetapkan UMP tahun depan yang tidak sesuai dengan imbauan isi SE Nomor
M/11/HK.04/2020 di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Jogjakarta.

Meski tercatat 15 Provinsi yang tidak menaikkan UMP 2021, Kemenaker mengakui bahwa Surat
Keputusan (SK) dari penetapan tersebut belum diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah hingga 2 November 2020.

2. Pengusaha Kecewa UMP di 5 Provinsi Naik Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo )
memandang keputusan yang dilakukan oleh sejumlah Gubernur atau Kepala Daerah yang
menetapkan kenaikan Upah Minimum Nasional (UMP) 2021 yang tidak sesuai dengan dengan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP 2021 tidak tepat.

Apindo menilai seharusnya keputusan sejumlah Kepala Daerah harus sejalan dengan imbauan
dengan pemerintah pusat.

3. UMP Naik Bisa Sebabkan PHK Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa
tidak patuhnya kepala daerah ini mempersulit dunia usaha. Mengingat, pada ujungnya akan
menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis.

"Kami menyayangkan karena para Gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Tapi kami tidak
akan melakukan gugatan," ujar Hariyadi.

4. Kemenaker Ingatkan 5 Provinsi yang Naikkan UMP Kementerian Ketenagakerjaan merespons
sejumlah Gubernur atau Kepala Daerah yang menetapkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2021. Hingga saat ini, tercatat sudah ada lima provinsi yang mengumumkan adanya
kenaikan UMP.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kemenaker, Haiyani Rumondang, mengatakan bahwa meski keputusan kelima pemerintah
daerah itu tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
pihaknya mengapresiasi langkah itu.

Meski begitu, Haiyani menegaskan bahwa keputusan kenaikan UMP 2021 jangan hanya sebatas
selembar kertas.

5. UMP Naik Siap-siap PHK Massal Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik mengatakan, menaikkan UMP 2021 di tengah
tekanan pandemi virus corona (Covid-19) membuat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
bagi pekerja.

194