Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 197
Judul Portal Khusus UU Cipta Kerja Belum Memuat Fitur Aspirasi Masyarakat
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/portal-khusus-uu-cipta-kerja-
belum-memuat-fitur-aspirasi-masyarakat-1uYRTMESHbp
Jurnalis kumparanBISNIS
Tanggal 2020-11-09 11:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Kemenko Perekonomian) Sesuai arahan Bapak Presiden,
Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari
masyarakat dan seluruh stakeholder, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan
agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja
negative - Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Saya
saja dikritik sama anak, sama cucu saya. Yang paling kecil di, dia bilang 'opung ini kurang
sosialisasi'. Dia bilang begitu, dia aja ngajarin saya. 'Siapin satu website khusus, orang bisa lihat,'
katanya. Itu memang kekurangan pemerintah kami akan perbaiki
Ringkasan
Empat hari usai Presiden Jokowi meneken, pemerintah membuat portal resmi mengenai
informasi tentang UU sapu jagat atau omnibus law ini. Portal dengan alamat https://uu-
ciptakerja.go.id ini dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pantauan, portal ini memuat sejumlah draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang
merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Hingga Senin (9/11), ada 7 RPP yang sudah
diunggah agar masyarakat bisa membacanya.
PORTAL KHUSUS UU CIPTA KERJA BELUM MEMUAT FITUR ASPIRASI MASYARAKAT
Empat hari usai Presiden Jokowi meneken, pemerintah membuat portal resmi mengenai
informasi tentang UU sapu jagat atau omnibus law ini. Portal dengan alamat https://uu-
ciptakerja.go.id ini dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pantauan, portal ini memuat sejumlah draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang
merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Hingga Senin (9/11), ada 7 RPP yang sudah
diunggah agar masyarakat bisa membacanya.
196
