Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

RPP yang diunggah mulai Jumat (6/11) adalah RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,
RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan RPP
Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Pada Sabtu (7/11), pemerintah mengunggah RPP Tentang Lembaga Pengelola Investasi dan RPP
Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (v.2.071120).
Lalu pada Minggu (8/11), dua RPP yang dimuat adalah RPP Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
(v.3.081120) dan RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk Kawasan Ekonomi Khusus.

Selain ketujuh RPP itu, belum ada RPP mengenai RPP Ketenagakerjaan yang banyak memicu
polemik karena dianggap mempersempit hak buruh, termasuk hitungan pengupahan dan waktu
libur.

Adapun jumlah RPP yang dibutuhkan sebagai turunan aturan UU Cipta Kerja, seperti yang pernah
disampaikan Presiden Jokowi, terdiri dari 40 RPP dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
dengan target selesai selama tiga bulan. Itu artinya, masih ada puluhan RPP yang belum
diunggah pemerintah.

Menteri Kemenko Perekonomian Hartarto menyebut, portal ini dibuat sebagai ruang bagi
masyarakat agar bisa membaca rancangan aturan yang dibuat pemerintah. Tak hanya itu,
pemerintah juga membutuhkan aspirasi dari RPP yang diunggah.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai
masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder, supaya dapat menampung
seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja," ujar
Airlangga dalam keterangan resminya pada Minggu (8/11).

Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut dan untuk memberikan ruang dalam
melakukan pembahasan bersama seluruh masyarakat, Kemenko Perekonomian telah
menyediakan wadah melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat
secara online di alamat URL: https://uu-ciptakerja.go.id.

Pantauan, hingga Senin pagi ini, belum ada fitur yang disediakan untuk masyarakat memberikan
aspirasi. Portal yang terpampang masih satu arah yakni hanya menampilkan RPP yang sudah
diunggah. Fitur Q&A dan Kontak yang disediakan pun masih kosong. Hanya tertera nomor
telepon kantor di bagian "About Us".

Sebelum ada portal resmi UU Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Panjaitan mengaku dikritik anak dan cucunya. Sebab, UU sapu jagat ini dinilai
kurang sosialisasi ke masyarakat sehingga menimbulkan polemik.

Diakui, cucunya yang paling kecil menyarankan agar dibuat situs khusus UU Cipta Kerja yang
dibuat resmi oleh pemerintah. Tujuannya, agar masyarakat bisa membaca semua kebijakan
pemerintah terkait UU ini.
"Saya saja dikritik sama anak, sama cucu saya. Yang paling kecil di, dia bilang 'opung ini kurang
sosialisasi'. Dia bilang begitu, dia aja ngajarin saya. 'Siapin satu website khusus, orang bisa lihat,'
katanya. Itu memang kekurangan pemerintah kami akan perbaiki," papar Luhut, Jumat (23/10)
lalu.

197