Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 83
Judul Subsidi Gaji Mulai Disalurkan, Kemenaker Sebut Jumlah Penerima BLT
Tahap 2 Berkurang, Ini Alasannya
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/09/subsidi-gaji-mulai-
disalurkan-kemenaker-sebut-jumlah-penerima-blt-tahap-2-berkurang-
ini-alasannya
Jurnalis Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Tanggal 2020-11-09 19:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah diproses, tapi karena selesainya
(pemadanan data) Jumat sore (6/11/2020) jadinya (disalurkan) Senin
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harusnya Jumat ya, tapi selesainya
(pemadanan data) sudah agak sore. Ini kami memang mengejar agar segera direalisasikan
secepatnya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus
memadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu
mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5 juta. Nah kalau upahnya di atas itu dan wajib
pajak berarti mereka tidak berhak menerima
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Ada (jumlah
pengurangan penerima subsidi gaji), tetapi saat ini sedang dilakukan konsolidasi antara BPJS
Ketenagakerjaan dan DJP. Besok juga akan difasilitasi dengan KPK untuk mencari solusi
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Karena memang
ada persepsi tentang gaji dan penghasilan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Hari ini yang tidak
bermasalah (syarat penerimanya) tetap kita cairkan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Harus atas
rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan wajib pajak.
Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5 juta. Nah, kalau
upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima
82
