Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 17

Bupati Ade Yasin berjanji mengirimkan surat rekomendasi baru terkait UMK Kabupaten Bogor
              seperti yang dibacakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Zainal Ashari dari atas mobil
              komando.

              Teman-teman, kami sudah berunding dengan perwakilan 16 DPC serikat buruh. Aspirasi telah
              disampaikan kepada pimpinan kami Bupati Ade Yasin," kata Zainal.

              Poin-poin surat rekomendasi dari Bupati Bogor kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami! yang
              dibacakan Zainal yaitu.

              1. Meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi Terkait UU Cipta Kerja dijalankan

              2.  Bahwa  berdasarkan  amar  putusan  MK  Poin  7  untuk  menangguhkan  segala  tindakan  dan
              keputusan yang berdampak luas serta tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru 3. Menuntut
              kenaikan upah minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar 7,2 persen
              "Surat ini akan dikirmkan segera ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil," tutur Zainal.

              Setelah Zainal membacakan surat rekomendasi, massa buruh pun membubarkan diri. Pantauan
              Warta Kota, massa buruh membubarkan diri pada pukul 18.00 MB. Mereka pulang berkonvoi
              dengan pengawalan polisi.

              Tolak UMK 2022
              Ratusan buruh Kabupaten Bogor kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati
              Bogor Ade Yasin kemarin. Mereka menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait
              upah minimum Kabupaten (UMK) Bogor 2022.

              "Kami menolak SK Gubernur tentang UMK 2022 yang tidak naik," kata Mujimin koordinator aksi
              di Cibinong, Kamis (9/12/2021).

              Massa  buruh  juga  datang  meminta  dukungan  Bupati  Bogor  Ade  Yasin  untuk  menjalankan
              keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

              Mujimin  merujuk  pada  Poin  7  keputusan  MK  meminta  pemerintah  menangguhkan  segala
              kebijakan  dan  tindakan  bersifat  strategis  dan  berdampak  luas  serta  tidak  diperkenankan
              menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta Kerja.

              "Intinya  keputusan  yang  berdampak  luas  itu  terkait  upah.  Karena  itu  kami  minta  gubernur
              merivisi keputusan terkait upah," paparnya.

              Para buruh di Kabupaten Bogor tetap menuntut kenaikan upah minimum sebesar 7,2 persen.

              "Kami tetap pada tuntutan awal yaitu kenaikan UMK 2022 7,2 persen dari Rp 4,2 juta menjadi
              Rp 4,5 juta," tutur Mujimin.

              Pantauan Warta Kota, massa buruh tiba di depan gerbang' Pemkab Bogor pukul 16.00 WIB.
              Mereka  melakukan  orasi  di  luar  gerbang  kompleks  Pemkab  Bogor  dengan  penjagaan  dari
              puluhan polisi dan Satpol PP Kabupaten Bogor. (rm)











                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22