Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 20
Keputusan gubernur ini rupanya belum memuaskan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
setempat. Mereka merasa keberatan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur menaikkan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) dan Kota tahun 2022.
Hal ini disampaikan Ketua Kadin setempat Hairul Anwar. Menurut dia, pemerintah provinsi
(Pemprov) Jawa Timur tergesa-gesa memutuskan menaikkan UMK tanpa melibatkan pengusaha
tingkat daerah.
"Ya kami merasa keberatan dengan kenaikan UMK itu. Apalagi tidak melibatkan pengusaha
daerah," katanya, seperti dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Kamis
(9/12/2021).
Menurut dia, pelibatan pengusaha daerah perlu dilakukan dalam proses penetapan UMK, agar
bisa menyampaikan keluhan sekaligus solusi untuk kenaikan UMK.
"Memang wajar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, UMK dinaikkan. Tetapi kan perlu
disesuaikan juga dengan kemampuan para pengusaha di tengah pandemi saat ini," ujarnya.
Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, UMK Sumenep tahun 2022 ditetapkan sebesar
Rp1.978.927 atau naik Rp24.221 dari semula Rp1.954.705.
"Tekanan ekonomi itu bukan hanya dirasakan pekerja. Para pengusaha justru jauh lebih berat.
Seperti pasar, likuiditas lamban, juga produksi terganggu akibat pandemi. Jadi tekanan kepada
pengusaha ini sangat tinggi," ujarnya.
Ia menuturkan, berdasarkan hitungan statistik, kenaikan UMK baik regional maupun daerah
sudah wajar dilakukan. Namun penentu kebijakan juga perlu memahami situasi dan kondisi saat
ini.
"Kalau menurut saya, menjadi kurang bijak dan kurang arif memutuskan kenaikan UMK pada
masa-masa berat yang dialami para pengusaha," katanya menegaskan.
19
