Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 28
Namun, dalam perhitungan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, faktor penentu
kenaikan UMP hanya tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu
wilayah.
"Jadi, teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan
agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," tutur Anies.
Anies mengaku sepakat dengan para buruh, bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil. Oleh
karena itu, pada 22 November 2021 pekan lalu, Anies melayangkan surat kepada Kementerian
Tenaga Kerja untuk meminta agar formula perhitungan UMP disesuaikan. "Jadi ada situasi di
mana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan," kata dia.
"Oleh karena itulah, kita tahun lalu mengambil kebijakan, ada yang memang diusahakan naik,
ada yang memang tetap karena disesuaikan dengan situasi di setiap sektor yang berbeda," jelas
Anies.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan jutaan buruh akan
melakukan aksi mogok kerja nasional jika tuntutan tidak dikabulkan, salah satunya merevisi Surat
Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021. Hal itu dikatakan Presiden KSPI Said
Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan yang merupakan rangkaian aksi buruh pada 6-10
Desember 2021.
"Kami bisa melakukan 2 juta buruh stop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami
tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan MK
dan SK Gubernur," kata Said di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12).
Said menjelaskan bahwa eskalasi aksi akan meningkat jika Pemerintah Pusat tidak menjalankan
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Omnibus law UU 11/2020
Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
2 tahun ke depan. "Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju
paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan
partisipasi publik," kata Said.
27
