Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 27

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam
              proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap
              mengabaikan partisipasi publik



              Ringkasan

              Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Ahmad  Riza  Patria  mengatakan  pemerintah  provinsi  berharap
              formula  perhitungan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  bisa  diperbaiki.  Pemprov  DKI  telah
              mengirimkan surat ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait UMP Ibu Kota.



              RIZA: PEMPROV DKI HARAP FORMULA UMP BISA DIPERBAIKI

              Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Ahmad  Riza  Patria  mengatakan  pemerintah  provinsi  berharap
              formula  perhitungan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  bisa  diperbaiki.  Pemprov  DKI  telah
              mengirimkan surat ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait UMP Ibu Kota.

              "Kami  masih  menunggu  (jawaban),  mudah-mudahan  ada  respons  baik.  Kami  berharap
              formulanya diperbaiki, direvisi, namun sekarang kan kewenangannya langsung di kementerian
              di pusat, bukan di kami," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/12/2021), seperti dikutip
              Antara.

              Menurut  Riza,  pemerintah  pusat  memang  juga  memiliki  banyak  pertimbangan.  Namun  ia
              menjamin pemerintah memahami apa yang menjadi keinginan buruh, para pengusaha, dan juga
              kepentingan masyarakat Jakarta.

              Riza mengatakan, setiap kebijakan ada batasan dan aturannya masing-masing. Pemprov DKI
              harus patuh dengan regulasi dan aturan yang harus dipatuhi, di antaranya PP Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan.
              "Kami harus patuhi, selama PP-nya belum diubah kami tidak boleh melanggar. Kita kan harus
              patuh dan taat terhadap aturan. Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki
              dari regulasi itu," tuturnya.

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyebut bahwa formula pengupahan yang
              saat ini berlaku lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak cocok buat kondisi Ibu
              Kota.

              Akibat formula ini, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 hanya naik Rp 37.749 atau
              0,85 persen saja dibandingkan tahun lalu.

              "Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," kata Anies di hadapan
              massa pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (29/11/2021).

              "Kita  berkeinginan  agar  di  Jakarta  baik  buruh  maupun  pengusaha  merasakan  keadilan,"
              tambahnya.

              Anies menjelaskan, selama pandemi ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan, tapi
              ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

              "Yang buat masker tumbuh tidak? Tumbuh. Yang hotel tumbuh tidak? Tidak," kata dia.





                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32