Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 26
Judul Riza: Pemprov DKI Harap Formula UMP Bisa Diperbaiki
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/10/06330721/riza-
pemprov-dki-harap-formula-ump-bisa-diperbaiki
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-10 06:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami masih menunggu (jawaban),
mudah-mudahan ada respons baik. Kami berharap formulanya diperbaiki, direvisi, namun
sekarang kan kewenangannya langsung di kementerian di pusat, bukan di kami
negative - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami harus patuhi, selama PP-nya
belum diubah kami tidak boleh melanggar. Kita kan harus patuh dan taat terhadap aturan.
Regulasinya begitu dan memang kita harus menunggu perbaiki dari regulasi itu
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk
diterapkan di Jakarta
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh
maupun pengusaha merasakan keadilan
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Yang buat masker tumbuh tidak? Tumbuh.
Yang hotel tumbuh tidak? Tidak
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Jadi, teman-teman, kami memahami dan kami
saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada
formula yang ada sekarang
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Jadi ada situasi di mana sebagian berdasarkan
pertumbuhan, sebagian merasakan pengurangan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Oleh karena itulah, kita tahun lalu mengambil
kebijakan, ada yang memang diusahakan naik, ada yang memang tetap karena disesuaikan
dengan situasi di setiap sektor yang berbeda
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami bisa melakukan 2 juta buruh stop produksi, semua
akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-
sungguh menjalankan keputusan MK dan SK Gubernur
25
