Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Judul PERUSAHAAN WAJIB BAYAR MANFAAT JKP
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Wibi P. Pratama
Tanggal 2021-08-10 03:54:00
Ukuran 397x296mmk
Warna Warna
AD Value Rp 347.375.000

News Value Rp 1.042.125.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (N/A) Pengusaha yang menunggak iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian [JKm] sebagai sumber pendanaan program JKP
lebih dari 3 bulan berturut-turut dan terjadi PHK, wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang
tunai kepada peserta. Manfaat uang tunai dibayarkan oleh pengusaha kepada rekening bank
peserta

negative - Zainudin (Direktur Kepesertaan BP Jamsostek) JKP tanpa iuran tambahan, dana dari
program JKK [jaminan kecelakaan kerja] dan JKm [jaminan kematian] diambil sedikit untuk
membiayai JKP. Pengusaha dan UMKM dia bayar seperti biasa, tidak ada iuran tambahan [agar
pekerjanya bisa memperoleh manfaat JKP]

negative - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP
Jamsotek) [Perhitungan] start sesuai PP 37/2021. Tahun ini belum [ada pembayaran klaim JKP]
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Ketika upah dia enggak dibayar
[saat proses PHK], berarti kan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan juga enggak kebayar, JKP kan
bisa dibayar kalau iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian [JKm] dibayar
oleh pengusaha

neutral - J. Simanjuntak (Pengamat Ketenagakerjaan Payaman) Dana untuk membayar manfaat
JKP bersumber dari subsidi pemerintah sebesar 0,22% dari upah, ditambah realokasi dana JKK
dan JKm. Kalau Pengusaha terlambat bayar iuran JKK dan iuran JKm, BPJS Ketenagakerjaan
akan menghadapi kesulitan.

Ringkasan

Perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
atau BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
atau JKP bagi pekerjanya yang menerima pemutusan hubungan kerja. Ketentuan itu tercantum
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 15/2021 tentang Tata Cara
Pemberian Manfaat JKP yang diterbitkan pada Rabu (28/7).

20