Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Bisnis memperoleh informasi bahwa perhitungan batas minimal keaktifan peserta atau
pembayaran iuran untuk memenuhi syarat dalam menerima manfaat JKP adalah sejak PP
37/2021 terbit. Artinya, perhitungan dimulai per 2 Februari 2021.

Belum lama ini, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsotek Irvansyah Utoh
Banja mengonfirmasi bahwa perhitungan batas minimal keaktifan peserta itu sesuai terbitnya
aturan terkait. "[Perhitungan] start sesuai PP 37/2021. Tahun ini belum [ada pembayaran klaim
JKP]," katanya.

Dalam Permenaker 15/2021 dijelaskan rinci pelaksanaan program JKP, khususnya pemberian
manfaat kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
TIGA MANFAAT

Program JKP memberikan tiga manfaat bagi pesertanya, yakni uang tunai saat kehilangan
pekerjaan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pemberian manfaat uang tunai
dilakukan oleh BP Jamsostek, sementara dua manfaat lain menjadi tanggung jawab Kementerian
Ketenagakerjaan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa manfaat uang tunai dibayarkan setiap bulan dengan
paling banyak 6 bulan. Pada 3 bulan pertama peserta memperoleh dana 45% dari upah yang
dilaporkan dan tiga bulan berikutnya sebesar 25% dari upah, dengan batas atas upah Rp5 juta.

"Manfaat uang tunai bulan kedua sampai keenam dibayarkan jika penerima manfaat belum
mendapatkan kerja dan aktif mencari kerja, dan/ atau memenuhi presensi pelatihan kerja
minimal 80% pada bulan sebelumnya bagi yang mengambil manfaat pelatihan kerja," bunyi
ketentuan itu.

Dihubung secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai ketentuan
JKP ada potensi konflik ketika pekerja tidak bisa mendapatkan JKP, lalu pengusaha tetap enggan
mem-bayar tunggakan dan menanggung klaim JKP, kasusnya akan dibawa ke pengadilan.

Dalam kondisi itu, pekerja masih harus melewati proses persidangan di pengadilan hubungan
industrial untuk menyelesaikan proses PHK. Dengan posisi tidak memilik upah, pekerja pun
belum bisa memperoleh manfaat JKP karena proses PHK terhitung belum tuntas.

"Ketika upah dia enggak dibayar [saat proses PHK], berarti kan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan
juga enggak kebayar, JKP kan bisa dibayar kalau iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan
Jaminan Kematian [JKm] dibayar oleh pengusaha," ujarnya.

Timboel menilai bahwa proses pengadilan hubungan industrial seringkah memakan waktu.

Jika putusan PHK terbit di atas tiga bulan, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah
selama proses persidangan dan menanggung JKP, jika klaim itu kemudian tidak dibayarkan maka
pekerja menanggung kerugian ganda.

Pengamat ketenagakerjaan Payaman J. Simanjuntak menilai bahwa ketidakpatuhan pengusaha
dalam membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa merugikan penyelenggaraan JKP. Hal
tersebut karena tidak terdapat penambahan iuran untuk penyelenggaraan program baru itu.

"Dana untuk membayar manfaat JKP bersumber dari subsidi pemerintah sebesar 0,22% dari
upah, ditambah realokasi dana JKK dan JKm. Kalau Pengusaha terlambat bayar iuran JKK dan
iuran JKm, BPJS Ketenagakerjaan akan menghadapi kesulitan."

Sumber: Permaneker 15/2021 fl/SWTS/HUSIN PARAPAT

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
22