Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

PERUSAHAAN WAJIB BAYAR MANFAAT JKP

Perusahaan atau pemberi kerja yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
atau BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
atau JKP bagi pekerjanya yang menerima pemutusan hubungan kerja. Ketentuan itu tercantum
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 15/2021 tentang Tata Cara
Pemberian Manfaat JKP yang diterbitkan pada Rabu (28/7).

Peraturan menteri itu menjelaskan dengan rinci pelaksanaan program JKP, khususnya pemberian
manfaat kepada para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Beberapa aspek
dalam aturan itu sudah pernah disampaikan, baik oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
maupun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi terdapat sejumlah penjelasan baru.

Pemberian manfaat JKP kepada pekerja yang terkena PHK memiliki beberapa syarat, di
antaranya adalah keaktifan pekerja yang dibuktikan dengan pembayaran iuran. Peserta terkait
harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir, lalu harus membayar
iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan
kerja.

Pembayaran iuran bukan hanya menjadi tanggung jawab peserta, tetapi juga pemberi kerja atau
perusahaan, karena terdapat komponen iuran yang dibayarkan pemberi kerja. Jika pemberi kerja
tidak patuh atau menunggak iuran, manfaat JKP justru harus ditanggung pemberi kerja hingga
iurannya dilunasi.

"Pengusaha yang menunggak iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian
[JKm] sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 bulan berturut-turut dan terjadi PHK,
wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada peserta. Manfaat uang tunai
dibayarkan oleh pengusaha kepada rekening bank peserta," bunyi aturan itu dikutip, Senin (9/8).

Permenaker 15/2021 mengatur bahwa pengusaha yang telah melunasi seluruh tunggakan iuran
dan denda dapat mengajukan penggantian atas manfaat uang tunai yang telah dibayarkan
kepada BP Jamsostek. Perusahaan terkait dapat melampirkan bukti pembayaran manfaat bagi
pekerjanya kepada BP Jamsostek.

Perusahaan atau pemberi kerja memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK
kepada BP Jamsostek, dengan bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK
dari dinas ketenagakerjaan setempat. Apabila PHK melalui proses hukum di pengadilan
hubungan industrial, harus terdapat dokumen perjanjian bersama atau putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek mengatakan bahwa tidak terdapat iuran tambahan bagi
peserta untuk memperoleh program JKP. Oleh karena itu, dia mengimbau para pekerja untuk
aktif di program-program jaminan sosial.

"JKP tanpa iuran tambahan, dana dari program JKK [jaminan kecelakaan kerja] dan JKm
[jaminan kematian] diambil sedikit untuk membiayai JKP. Pengusaha dan UMKM dia bayar seperti
biasa, tidak ada iuran tambahan [agar pekerjanya bisa memperoleh manfaat JKP]," ujarnya,
Kamis (5/8).

Adapun, manfaat program JKP baru dapat disalurkan kepada pekerja pada Februari 2022 karena
adanya ketentuan minimal masa pembayaran iuran. Selain itu, dalam Permenaker 15/2021,
ketentuan minimal masa iur 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sudah diatur dalam Pasal 18
Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

21