Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan ketentuan terkait dengan Tata Cara Pemberian
Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sejumlah poin yang diatur antara lain:
1. Manfaat Jaminan

2. Pemberian

Kehilangan Pekerjaan

JKP berupa

(JKP) berupa:

uang tunai

*Uang tunai

diberikan oleh

*Akses informasi

BPJS Ketenaga-

pasar kerja
kerjaan.

* Pelatihan kerja

3. Manfaat JKP uang tunai paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan 45% dari upah untuk
3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

4. Batas upah digunakan adalah upah terakhir kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi
batas upah yang ditetapkan.

5. Batas upah pertama kali yang ditetapkan adalah Rp5 juta. Jika upah melebihi dasar
pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah

6. Manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja disediakan oleh kementerian

7. Manfaat akses pasar diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan bimbingan
jabatan

8. Informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan yang
memuat informasi identitas pemberi kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, nama jabatan,
dan syarat jabatan.

9. Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
baik berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (PKWTT)

1. Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam
24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS
Ketenagakerjaan

. PHK terhadap karyawan atau buruh untuk PKWT dilakukan sebelum masa berakhirnya PKWT

23