Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021
P. 36

Judul               BPJS Watch: Posisi Pekerja Rentan dalam Ketentuan Program JKP
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://finansial.bisnis.com/read/20210809/215/1427913/bpjs-watch-
                                    posisi-pekerja-rentan-dalam-ketentuan-program-jkp
                Jurnalis            Wibi Pangestu Pratama
                Tanggal             2021-08-09 22:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative  -  Timboel  Siregar  (Koordinator  Advokasi  BPJS  Watch)  Diatur  juga  dalam  Peraturan
              Pemerintah  [PP]  37/2021,  kalau  pekerja  iurannya  tertunggak  karena  oleh  pengusaha  tidak
              dibayar di bawah tiga bulan JKP bisa langsung dapat. Namun, ketika [tunggakan] tiga bulan ke
              atas maka pengusaha bayar dulu 45% manfaat JKP ke pekerja, kalau dia bayar tunggakannya
              baru bisa reimburse

              negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Ketika upah dia enggak dibayar
              [saat proses PHK], berarti kan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan juga enggak kebayar, JKP kan
              bisa dibayar kalau iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian [JKm] dibayar
              oleh pengusaha


              negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Kita bilang kerentanan itu tinggi,
              sehingga kita menilai JKP ini baik ketika ada penegakan hukum. Dalam Permenaker [15/2021]
              tidak ada solusi soal mitigasi ktidakpatuhan perusahaan, mereka hanya tahunya iuran dibayar
              [sehingga JKP berjalan]



              Ringkasan

              Pekerja  dinilai  masih  rentan  kesulitan  memperoleh  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan
              Pekerjaan atau JKP jika pemberi kerja masih menunggak iuran kepada Badan Penyelenggara
              Jaminan  Sosial  atau  BPJS  Ketenagakerjaan,  meskipun  sudah  terdapat  ketentuan  baru  bagi
              perusahaan penunggak iuran. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch
              Timboel  Siregar  kepada  Bisnis  menanggapi  terbitnya  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Permenaker) 15/2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP. Regulasi itu ditetapkan oleh
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (28/7/2021) dan diundangkan pada hari yang
              sama.






                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41