Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021
P. 36
Judul BPJS Watch: Posisi Pekerja Rentan dalam Ketentuan Program JKP
Nama Media bisnis.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://finansial.bisnis.com/read/20210809/215/1427913/bpjs-watch-
posisi-pekerja-rentan-dalam-ketentuan-program-jkp
Jurnalis Wibi Pangestu Pratama
Tanggal 2021-08-09 22:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Diatur juga dalam Peraturan
Pemerintah [PP] 37/2021, kalau pekerja iurannya tertunggak karena oleh pengusaha tidak
dibayar di bawah tiga bulan JKP bisa langsung dapat. Namun, ketika [tunggakan] tiga bulan ke
atas maka pengusaha bayar dulu 45% manfaat JKP ke pekerja, kalau dia bayar tunggakannya
baru bisa reimburse
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Ketika upah dia enggak dibayar
[saat proses PHK], berarti kan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan juga enggak kebayar, JKP kan
bisa dibayar kalau iuran Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan Jaminan Kematian [JKm] dibayar
oleh pengusaha
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Kita bilang kerentanan itu tinggi,
sehingga kita menilai JKP ini baik ketika ada penegakan hukum. Dalam Permenaker [15/2021]
tidak ada solusi soal mitigasi ktidakpatuhan perusahaan, mereka hanya tahunya iuran dibayar
[sehingga JKP berjalan]
Ringkasan
Pekerja dinilai masih rentan kesulitan memperoleh manfaat program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan atau JKP jika pemberi kerja masih menunggak iuran kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, meskipun sudah terdapat ketentuan baru bagi
perusahaan penunggak iuran. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar kepada Bisnis menanggapi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) 15/2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat JKP. Regulasi itu ditetapkan oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada Rabu (28/7/2021) dan diundangkan pada hari yang
sama.
35