Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 151
Judul Buruh Tuduh UU Ciptaker Langgengkan Pelanggaran Pengusaha
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201208162243-92-
579481/buruh-tuduh-uu-ciptaker-langgengkan-pelanggaran-pengusaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-08 16:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Hermawan Hari Sutantyo (Ketua KSN) Implementasi omnibus law ini, kalau di sektor
ketenagakerjaan, seperti menghalalkan sesuatu yang haram. Maksudnya, sebelum UU Cipta
Kerja penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan pengusaha sudah banyak
negative - Hermawan Hari Sutantyo (Ketua KSN) Soal fleksibilitas pekerja, UU Cipta Kerja
semakin melenturkan pekerjanya, karena pasal yang mengatur apa saja sektor yang bisa
outsourcing itu dihapuskan, sehingga nanti apapun pekerjaan bisa outsourcing atau
dialihdayakan
negative - Hermawan Hari Sutantyo (Ketua KSN) KSN bersama dengan konfederasi lain serta
beberapa organisasi tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat tegas menolak UU Cipta
Kerja, meskipun sekarang sudah disahkan tapi sikap kami tegas tidak bisa menerima
neutral - Faisal Basri (Ekonom Senior The Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Jadi untuk attract (menarik) investor itu, nih Indonesia padat karya, pekerja banyak,
UMP tidak dinaikan suka-suka hati. Jadi politik upah murah yang diterapkan oleh pemerintah
sekarang
positive - Faisal Basri (Ekonom Senior The Institute for Development of Economics and Finance
(Indef)) Presiden mengatakan pekerja kita paling banyak lulusan SD, sehingga perlu dorong
penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Jadi, nyata-nyata pemerintah
memilih politik upah murah
Ringkasan
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menuduh UU Cipta Kerja
diterbitkan pemerintah untuk melanggengkan pelanggaran pengusaha terhadap para pekerja.
Itu tercermin dari pengaturan di UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
150
