Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 152
Ketua KSN Hermawan Hari Sutantyo menuturkan sebelum implementasi UU Cipta Kerja terjadi
banyak pelanggaran oleh pengusaha terkait hak pekerja. Pelanggaran meliputi pemberian
pesangon tidak sesuai ketentuan, jam lembur, fleksibilitas pekerja, dan sebagainya.
BURUH TUDUH UU CIPTAKER LANGGENGKAN PELANGGARAN PENGUSAHA
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional (KSN) menuduh UU Cipta Kerja
diterbitkan pemerintah untuk melanggengkan pelanggaran pengusaha terhadap para pekerja.
Itu tercermin dari pengaturan di UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
Ketua KSN Hermawan Hari Sutantyo menuturkan sebelum implementasi UU Cipta Kerja terjadi
banyak pelanggaran oleh pengusaha terkait hak pekerja. Pelanggaran meliputi pemberian
pesangon tidak sesuai ketentuan, jam lembur, fleksibilitas pekerja, dan sebagainya.
Namun, pemerintah ia nilai tidak berdaya dalam menghadapi pelanggaran pengusaha ketika itu.
"Implementasi omnibus law ini, kalau di sektor ketenagakerjaan, seperti menghalalkan sesuatu
yang haram. Maksudnya, sebelum UU Cipta Kerja penyelewengan dan pelanggaran yang
dilakukan pengusaha sudah banyak," ujarnya dalam diskusi Memperjuangkan Hak Buruh dalam
Implementasi UU Cipta Kerja: Strategi dan Tantangan di Era Globalisasi, Selasa (8/12).
Celakanya di tengah masalah itu, katanya, pemerintah lewat UU Cipta Kerja malah mengubah
ketentuan yang banyak dilanggar oleh pengusaha sebelumnya. Dalam perubahan itu, mereka
justru memberikan karpet merah bagi pengusaha untuk makin menekan buruh.
"Soal fleksibilitas pekerja, UU Cipta Kerja semakin melenturkan pekerjanya, karena pasal yang
mengatur apa saja sektor yang bisa outsourcing itu dihapuskan, sehingga nanti apapun
pekerjaan bisa outsourcing atau dialihdayakan," ucapnya.
Karenanya, ia menegaskan serikat buruh di Indonesia tegas menolak UU Cipta Kerja. Meskipun,
saat ini aturan tersebut resmi diundangkan.
"KSN bersama dengan konfederasi lain serta beberapa organisasi tergabung dalam gerakan
buruh bersama rakyat tegas menolak UU Cipta Kerja, meskipun sekarang sudah disahkan tapi
sikap kami tegas tidak bisa menerima," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior The Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) Faisal Basri menilai jika UU Cipta Kerja tersebut memang menerapkan politik
upah murah. Sebab, pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja bersifat padat karya.
"Jadi untuk attract (menarik) investor itu, nih Indonesia padat karya, pekerja banyak, UMP tidak
dinaikan suka-suka hati. Jadi politik upah murah yang diterapkan oleh pemerintah sekarang,"
ucapnya.
Menurut Jokowi, kebutuhan lapangan kerja mendesak lantaran Indonesia memiliki 2,5 juta
penduduk usia kerja baru, lalu 6,5 juta pengangguran akibat di tengah dan 3,5 juta pekerja
terdampak pandemi.
Selain itu, sebanyak 87 persen dari pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah.
"Presiden mengatakan pekerja kita paling banyak lulusan SD, sehingga perlu dorong penciptaan
lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Jadi, nyata-nyata pemerintah memilih
politik upah murah," ucapnya. (ulf/agt)
151
