Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 309
Ringkasan
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai dihadirkan pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan
birokrasi yang selama ini menghambat investasi dan juga penciptaan lapangan kerja. Pasalnya,
Omnibus Law tersebut mengharmonisasi sekitar 74 UU.
UU CIPTA KERJA SOLUSI ATASI PENGANGGURAN DAN LEMAHNYA ARUS MODAL
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai dihadirkan pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan
birokrasi yang selama ini menghambat investasi dan juga penciptaan lapangan kerja. Pasalnya,
Omnibus Law tersebut mengharmonisasi sekitar 74 UU.
"Yang paling harus dibenahi adalah regulasi dan institusi. Omnibus Law ini mengharmonisasi
sekitar 74 Undang-Undang, sehingga faktor regulasi dan koordinasi bisa diperbaiki dengan
harapan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan menghasilkan investasi yang
lebih tinggi," kata Ekonom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta M Ridwansyah dalam suatu seminar
daring pada Jumat (20/11).
Menurut Ridwansyah, dihadirkannya UU Cipta Kerja karena pemerintah memiliki target
peningkatan investasi hingga 6,6-7% dan target penciptaan lapangan kerja yang bisa menyerap
2,7 hingga 3 juta per tahun. "Ini karena setiap tahun ada tambahan angkatan kerja baru sekitar
2,5 juta orang," ujar dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ridwansyah melanjutkan, resesi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 saat ini meningkatkan
jumlah angka pengangguran hampir di seluruh negara di dunia. Bahkan negara sehebat Amerika
Serikat dan Tiongkok pun mengalami peningkatan angka pengangguran, tak terkecuali
Indonesia.
"Sebelum wabah ada 6,8 juta pengangguran. Menurut data yang kami dapat dari Kemenaker,
akibat wabah ada tambahan 3,5 juta pengangguran baru. Estimasi sekarang ada 9,7 juta
pengangguran di Indonesia," kata Senior Technical Advisor World Bank Program ini. Dia
menambahkan, World Bank juga meyakini UU Cipta Kerja adalah wujud reformasi struktural yang
bisa menghadirkan sentimen positif bagi para investor terhadap Indonesia.
"Dari awal World Bank meyakini bahwa ini (UU Cipta Kerja) salah satu bentuk dari reformasi
struktural yang memungkinan Indonesia kedepan akan membuat investor lebih tertarik," ungkap
dia. Untuk lebih menguatkan argumennya, Ridwansyah menunjukan data meningkatnya
sentimen positif para investor setelah disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 6 Oktober
lalu.
"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 40,45%, 45 saham unggulan (LQ45) naik
9,08 poin. Jadi, ini bentuk sentimen positif para investor dan dunia usaha terkait disahkannya
UU Cipta Kerja," beber Ridwansyah. Sentimen positif itu, lanjut Ridwansyah, berlangsung hingga
pertengahan November. Nilai tukar rupiah relatif membaik atau semakin menguat. Untuk itu,
World Bank memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 akan
bergerak menjadi positif, menjadi 2% dan inflasi relatif stabil.
"Proyeksi optimis itu dengan syarat implementasi UU Cipta Kerja melalui PP benar-benar disusun
dengan baik. Kemudian, penanganan Covid-19 melalui vaksin karena sumber resesi yang paling
berbahaya adalah uncertainty (ketidakpastian). Syarat lainnya adalah stabilitas politik," kata
Ridwansyah. Dia pun optimistis, jika syarat itu terpenuhi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia
semakin meningkat di tahun 2012. "World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia 3,4-4,4%, Bank Indonesia memproyeksikan 5% pada 2021," pungkas Ridwansyah.
Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id).
308
