Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 106
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan apresiasi kepada kebijakan yang
diambil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait upah
minimum provinsi (UMP). Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, ketiga gubernur tersebut menaikkan
UMP dan mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Dia menilai, ini adalah
langkah yang tepat.
Surat Edaran yang dimaksud yakni, Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021. Dalam SE tersebut, gubernur
diminta tak menaikkan upah minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun 2020.
NAIKKAN UPAH MINIMUM, KSPI BERI APESIASI GUBERNUR DKI, JATENG DAN DIY
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan apresiasi kepada kebijakan yang
diambil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait upah
minimum provinsi (UMP). Menurut Ketua KSPI Said Iqbal, ketiga gubernur tersebut menaikkan
UMP dan mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Dia menilai, ini adalah
langkah yang tepat.
Surat Edaran yang dimaksud yakni, Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor
11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021. Dalam SE tersebut, gubernur
diminta tak menaikkan upah minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun 2020.
"Hari ini saya mengapresiasi langkah gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono yang telah
menaikan upah minimum provinsi (UMP)," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu
(1/11/2020).
"Hal ini benar, karena menggunakan PDB (produk domestik bruto) yaitu caranya menghitungnya
year to year, September 2019 sampai September 2020, itu lah yang benar, naikan upah minimum
provinsi," lanjut dia. Said Iqbal berharap, seluruh gubernur menaikan UMP/UMK/UMSK 2021
dengan menggunakan dasar PDB ataupun pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi di masing-
masing daerahnya. Ia juga minta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencabut surat keputusan
(SK) Gubernur Jawa Barat yang tidak menaikkan upah minimum provinsi.
"Gubernur Jawa Barat Keliru menggunakan surat edaran menaker, maka harus menggunakan
peraturan pemerintah atau PP Nomor 78 sebagaimana Gubernur Anies, Gubernur Ganjar dan
Gubernur Sri Sutan," ujar dia.
"Gunakanlah PDB ditambah dengan inflasi maka diputuskanlah berapa kenaikan upah minimum
provinsi dan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum sektoral kabupaten/kota,"
lanjut dia. Said Iqbal berharap semua gubernur mengikuti langkah yang telah dilakukan
Gubernur DKI, Jateng dan DIY. Lebih lanjut, Said mengatakan, klaim 25 Gubernur telah
menyetujui adanya penggunaan SE itu adalah keliru.
Sebab, berdasarkan penelusuran pihaknya, itu hanya sosialisasi dari Kemenaker pusat ke
provinsi, bukan tanda tangan SK Gubernur yang menyetujui menggunakan surat edaran Menaker
untuk tidak menaikan UMP, UMK, ataupun UMSK. "Kesembronoan dan kekeliruan Menaker ini
setidak-tidaknya harus dipertanggung jawabkan oleh Menaker, tidak layak Menaker menjadi
pejabat publik yang merugikan masyarakat banyak, khususnya kaum buruh," ujar Said Iqbal.
"Selain itu, 2 November besok, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan Gekanas bersama puluhan ribu buruh
akan aksi di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara menyuarakan dua tuntutan, cabut
105
