Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 104
Ringkasan
Besaran kenaikan upah minimum 2021 di DKI Jakarta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 78
tahun 2015 tentang Pengupahan. Anggota Dewan Pengupahan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)
DKI Jakarta Dedi Hartono mengatakan, rumusan pengupahan yang mengacu regulasi tersebut
adalah penambahan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto.
Adapun kenaikan upah dihitung dari rata-rata pertumbuhan ekonomi triwulan tiga dan empat
tahun 2019 serta triwulan satu dan dua tahun 2020 terhadap pertumbuhan ekonomi tahun
sebelumnya pada periode yang sama. Nilainya jika dirata-ratakan pertumbuhan ekonomi
mencapai 1,85 persen.
DEWAN PENGUPAHAN SEBUT UPAH MINIMUM DKI MASIH BISA NAIK RP 139 RIBU
Besaran kenaikan upah minimum 2021 di DKI Jakarta mengacu Peraturan Pemerintah nomor 78
tahun 2015 tentang Pengupahan. Anggota Dewan Pengupahan Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)
DKI Jakarta Dedi Hartono mengatakan, rumusan pengupahan yang mengacu regulasi tersebut
adalah penambahan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto.
Adapun kenaikan upah dihitung dari rata-rata pertumbuhan ekonomi triwulan tiga dan empat
tahun 2019 serta triwulan satu dan dua tahun 2020 terhadap pertumbuhan ekonomi tahun
sebelumnya pada periode yang sama. Nilainya jika dirata-ratakan pertumbuhan ekonomi
mencapai 1,85 persen.
Sedangkan inflasi nasional pada September 2020 nilainya 1,42 persen. Jika diformulasikan maka
kenaikan UMP DKI 2021 mencapai 3,27 persen seperti yang diputuskan saat ini dari penambahan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut. "Jadi kenaikan upah Rp 139.836," kata Dedi, saat
dihubungi, Ahad 1 November 2020.
Menurut dia, kenaikan upah harus dilakukan perusahaan yang tidak terkena imbas pandemi
Covid-19 karena kehidupan berpotensi bertambah sulit. Pemerintah pun belum bisa menjamin
bahwa harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak tidak naik tahun depan. "Kalau upah
tidak naik, buruh bakal semakin merasakan beban ini." Pemerintah DKI, kata dia, telah bijaksana
dengan membantu mensubsidi buruh yang tidak mengalami kenaikan gaji dengan memberikan
layanan Transjakarta gratis dan menyediakan lima kebutuhan pokok yang terjangkau.
"Fasilitas itu diberikan bagi buruh yang mempunyai kartu pekerja. Bahkan buruh yang
mempunyai kartu pekerja otomatis mendapatkan bantuan biaya pendidikan untuk anaknya
hingga jenjang perguruan tinggi," ujarnya. "Subsidi ini cukup membantu dan memang sudah
lama diterapkan." Kebijakan upah minimum asimetris yang dirintis DKI ini membuka ruang
komunikasi antara pengusaha dan buruh. Sebabnya perusahaan wajib berkomunikasi dengan
buruh jika belum sanggup menaikkan UMP tahun depan. "Perusahaan yang belum menaikkan
upah harus lapor ke Disnaker, tapi nanti ada upaya runding sebelumnya antara Bipartit
(pengusaha dan buruh). Mekanisme ini yang dulu belum pernah terjadi," ujarnya. "Pandemi ini
juga membawa dampak positif terhadap komunitas buruh dan pengusaha." .
103
