Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 108

Judul               Upah Asimetris Dinilai Adil
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg12
                Jurnalis            JOG
                Tanggal             2020-11-02 04:37:00
                Ukuran              181x254mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 149.325.000

                News Value          Rp 447.975.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Dedi  Hartono  (anggota  Dewan  Pengupahan  DKI  Jakarta)  Kebijakan  asimetris  ini
              adalah win-win solution di Jakarta pada khususnya

              negative  -  Sarman  Simanjorang  (Ketua  Himpunan  Pengusaha  Pribumi  Indonesia  (Hippi)  DKI
              Jakarta) Saya bisa sampaikan, 90 persen pengusaha terdampak (Covid-19) di Jakarta)

              positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha terdampak Co-vid-19,
              kami menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020, sedangkan kegiatan yang tidak terdampak
              Covid-19 dapat menaikkan upah

              negative  -  Triyono  (None)  Jangan  sampai  pengusaha  mengaku  lagi  lesu,  tetapi  ternyata
              sebenarnya sedang untung. Ini yang menjadi krusial. Kalau memang kenaikan upah itu mau
              dibuat bersyarat, implementasinya harus benar-benar dicermati dan transparan

              neutral - Ika Indah Yarti (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi) Surat Gubernur sudah ada.
              Namun, tetap sesuai rencana akan dibahas terlebih dahulu bersama Dewan Pengupahan Kota
              Bekasi

              negative  -  Fajar  Winamo  (Sekretaris  Dewan  Pimpinan  Cabang  Konfederasi  Serikat  Pekerja
              Seluruh Indonesia (KSPSI) Bekasi) Kami sangat menyayangkan keputusan Gubernur. Apalagi, di
              provinsi lain ada kenaikan. Sementara di Jawa Barat, kawasan industrinya paling padat
              neutral  -  Sutomo  (None)  Keputusan  Gubernur  sudah  begitu,  kami  ikut  saja.  Soal  upah  di
              perusahaan, dasarnya PP dan PKB















                                                           107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113