Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 109
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum DKI Jakarta 2021 naik
sebesar 3,27 persen bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid 19. Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2021 naik dari Rp 4,2
juta per bulan menjadi Rp 4,4 juta per bulan tahun 2020, tetapi tidak berlaku bagi perusahaan
yang terdampak pandemi Covid-19. Perwakilan pekerja dan pengusaha menilai kebijakan
kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2021 sebesar 3,27 persen secara
asimetris itu adil.
UPAH ASIMETRIS DINILAI ADIL
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum DKI Jakarta 2021 naik
sebesar 3,27 persen bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid 19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2021
naik dari Rp 4,2 juta per bulan menjadi Rp 4,4 juta per bulan tahun 2020, tetapi tidak berlaku
bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Perwakilan pekerja dan pengusaha menilai
kebijakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2021 sebesar 3,27 persen
secara asimetris itu adil.
"Kebijakan asimetris ini adalah win-win solution di Jakarta pada khususnya," ucap anggota
Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari perwakilan serikat pekerja, Dedi Hartono, saat dihubungi,
Minggu (1/11/2020). Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu
mengapresiasi ke putusan yang mengakomodasi kepentingan buruh dan pekerja sekaligus
menjaga iklim usaha dan investasi Ibu Kota tetap baik.
Bagi Dedi, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi penyejuk bagi pekerja yang
sedang terpojok setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan
menjadi undang-un-dang serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran
Nomor M/ll/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 yang meminta para gubernur
menyamakan UMP 2021 dengan UMP 2020.
Menurut Dedi, tidak ada yang mampu menjamin harga kebutuhan pokok tidak naik tahun depan.
Sementara itu, jika daya beli para pekerja dan buruh tidak dijaga, roda perekonomian DKI bakal
ikut terancam tersendat. Namun, di sisi lain, kemampuan perusahaan juga ditekan pandemi
Covid-19.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta adil juga bagi pengusaha. Para pelaku usaha yang
terpukul pandemi Co-vid-19 kini lebih tenang melanjutkan bisnis. "Saya bisa sampaikan, 90
persen pengusaha terdampak (Covid-19) di Jakarta)," kata Sarman.
Namun, ia meminta publik tidak langsung curiga bakal ada perusahaan nakal yang meng-aku-
aku terdampak Covid-19. Serikat pekerja perusahaan tersebut, menurut dia, pasti memahami
kondisi sesungguhnya tempat kerja mereka.
Dalam keterangan tertulis, Anies menyatakan, kebijakan asimetris UMP 2021
mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan. "Bagi kegiatan usaha terdampak Co-
vid-19, kami menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020, sedangkan kegiatan yang tidak
terdampak Covid-19 dapat menaikkan upah," ujarnya.
Perusahaan terdampak Co-vid-19 yang menggunakan nilai UMP 2020 untuk membayar upah
pekerja tahun 2021 tetap harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Dinas Tenaga
108
