Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta. Menurut Anies, di tengah pandemi Covid-19, masih
ada sektor usaha di Jakarta yang tumbuh positif dan diharapkan bisa menjaga daya beli pekerja
sehingga kemudian mendorong perekonomian Ibu Kota tumbuh.

Selain DKI Jakarta, provinsi lain yang menaikkan UMP asimetris adalah Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Gubernur keempat provinsi tidak mengikuti arahan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/

2020 yang meminta agar upah minimum 2021 sama dengan UMP 2020.

Peran pengawas

Namun, penegakan kebijakan asimetris yang dipilih Pem-prov DKI Jakarta tidak mudah. Menurut
peneliti ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kepen-dudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Tri-yono, pengawas ketenagakerjaan di daerah memainkan peran krusial untuk
memetakan dan memilah usaha yang terdampak Covid-19 atau tidak.

Di sisi lain, perlu ada transparansi pula dari perusahaan mengenai kondisi keuangan yang
sebenarnya. "Jangan sampai pengusaha mengaku lagi lesu, tetapi ternyata sebenarnya sedang
untung. Ini yang menjadi krusial. Kalau memang kenaikan upah itu mau dibuat bersyarat,
implementasinya harus benar-benar dicermati dan transparan," kata Triyono.

Setelah provinsi menetapkan UMP 2021, selanjutnya pemerintah kabupaten/kota yang akan
menentukan nilainya. Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan rapat
menentukan nilai upah minimum kabupaten (UMK) Bekasi 2021 pada Selasa (3/11).

Dihubungi dari Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup mengatakan, UMK
Bekasi 2021 akan ditentukan pada Selasa dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi,
yang merupakan lembaga tripartit berisi perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Adapun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan, Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil mengirim surat agar rekomendasi UMK Bekasi 2021 yang akan dikirim ke
Pemprov Jabar sama dengan UMK 2020. Meski demikian, Pemerintah Kota Bekasi masih akan
membahasnya bersama Dewan Pengupahan Kota Bekasi pekan ini.

"Surat Gubernur sudah ada. Namun, tetap sesuai rencana akan dibahas terlebih dahulu bersama
Dewan Pengupahan Kota Bekasi," kata Ika.
Gubernur Jabar dalam surat Nomor 561/Kep.722-Yanbang-sos/2020 tentang UMP Jawa Barat
2021 menetapkan UMP Jabar 2021 sama seperti tahun

2020, yaitu Rp 1.810.351.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Taufik Garsadi
mengatakan, Gubernur Jabar memang mengirim surat kepada pemerintah kabupaten/kota agar
rekomendasi penetapan UMK 2021 sama dengan UMK 2020. Surat edaran itu menindaklanjuti
permintaan Menteri Ketenagakerjaan terkait upah minimum 2021.

Disayangkan

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Bekasi Fajar Winamo mengatakan, keputusan Gubernur Jabar tidak menaikkan UMP 2021 sangat
disayangkan karena tidak berpihak kepada buruh. "Kami sangat menyayangkan keputusan
Gubernur. Apalagi, di provinsi lain ada kenaikan. Sementara di Jawa Barat, kawasan industrinya
paling padat," kata Fajar.

109