Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 100
tergantung dari apakah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam UU dinilai sebagai suatu
perbuatan melawan hukum atau tidak (wederrechtelijkheid).
Meski demikian, mengingat hukum pidana memiliki prinsip sebagai "obat terakhir" (ulti-mum
remedium) dan juga identik dengan sanksi penjara, delik pesangon ini seharusnya dapat
dimaknai sebagai suatu upaya yang paling pamungkas, yaitu jika seluruh upaya lain sudah
ditempuh oleh pekerja/ buruh, tetapi belum membuahkan hasil yang baik.
Sebagai perbandingan, penulis ingin mengutip Pasal 19 Ayat 2 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang berbunyi, "Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara
atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban
dalam peijan-jian utang piutang."
Tentunya ketentuan di atas bukan merupakan batu uji konstitusional atas pengaturan delik
pesangon, melainkan sebagai gambaran, jika ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi nanti,
yaitu apabila Mahkamah Konstitusi ternyata berpandangan bahwa delik pesangon tersebut
diperlukan dan konstitusional, penulis berharap adanya tafsiran konstitusional bahwa delik
pesangon tersebut harus dimaknai sebagai last resort, atau upaya terakhir (ultimum remedium),
yang merupakan perwujudan prinsip hukum pidana yang berlaku universal di negara-negara
yang beradab.
99
