Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul UMP Tak Naik, PHK Massal Bisa Dicegah
Nama Media Investor Daily
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Leo
Tanggal 2020-11-02 05:00:00
Ukuran 150x107mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 19.800.000

News Value Rp 59.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Firman Bakri (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia) Saat ini, yang utama
adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan untuk bisa mengurangi PHK. Walau proses
recovery sedang berjalan, masih ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK. Dengan tidak
adanya kenaikan upah tahun depan, saya rasa ini bisa menekan itu

neutral - Firman Bakri (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia) Apalagi, kenaikan
yang diusulkan 8%. Itu kita masih paling tinggi di Asean

neutral - Firman Bakri (Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia) Kami menunggu
realisasi vaksin. Kalau vaksin sudah mulai ada, aktivitas kantor normal kemudian aktivitas sekolah
normal, saya yakin itu bakal menyerap konsumsi sepatu. Jadi mau tidak mau, aspek kesehatan
dan vaksin menjadi kunci

Ringkasan
Pemerintah menetapkan upah mininum provinsi (UMP) tidak naik pada 2021, karena lesunya
ekonomi akibat pandemi Covid-19. Keputusan itu dinilai dapat meringankan beban dunia usaha
dan dapat menekan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menilai, keputusan
itu tepat di tengah pandemi Covid-19, yang membuat krisis ekonomi di dunia. Di sisi lain, banyak
perusahaan sedang berjuang untuk bertahan agar tidak kolaps. Adapun perusahaan yang
mampu, dapat bernegosiasi dengan pekerja, jika ingin menaikkan upah tahun depan.

UMP TAK NAIK, PHK MASSAL BISA DICEGAH
Pemerintah menetapkan upah mininum provinsi (UMP) tidak naik pada 2021, karena lesunya
ekonomi akibat pandemi Covid-19. Keputusan itu dinilai dapat meringankan beban dunia usaha
dan dapat menekan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

94