Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 92
Sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, 30 provinsi mengikuti arahan Menaker.
Namun, ada empat provinsi yang tetap menaikkan UMP 2021, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara DKI Jakarta, upah minimum dinaikkan bersyarat
untuk kegiatan usaha yang tidak ter-dampak Covid-19. Usaha yang terdampak tidak perlu
menaikkan upah.
Saat dihubungi, Ida Fauziyah mengatakan, SE diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi
kepala daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya ma-sing-masing. Keputusan penetapan
UMP memang merupakan ranah pemerintah provinsi.
"Apabila ada daerah yang tidak berpedoman pada SE (surat edaran), itu tentu sudah
berdasarkan kajian mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan pekerja dan
kelangsungan usaha di daerah bersangkutan," katanya.
Di sejumlah daerah, penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 menuai pro dan kontra. Di
Jawa Barat, buruh mengancam mogok serentak setelah Pemerintah Jawa Barat menetapkan
UMP 2021 sebesar Rp 1,81 juta atau sama dengan UMP 2020. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Jawa Barat Roy Jinto Fe-rianto mengatakan, buruh kecewa dengan keputusan
itu. SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan.
Di Jawa Timur, pemerintah provinsi menaikkan UMP 2021 jadi Rp 1,868 juta, naik 5,65 persen
dibandingkan UMP 2020. Angka kenaikan itu mempertimbangkan kelangsungan usaha dan
industri di tengah situasi pandemi.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Wilayah NTT Stanislaus Tefa, meski pemerintah tidak menaikkan UMP 2021, pekerja berharap
pengusaha lebih tertib membayar gaji karyawan sesuai standar minimal pengupahan. Sebab,
masih ada sekitar 70 persen atau 1.750 pengusaha dari total 2.250 pengusaha yang membayar
karyawan di bawah standar UMP.
Pemprov Sumatera Barat juga menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020, yakni Rp 2,484
juta. Keputusan ini diambil atas pertimbangan kondisi perekonomian Indonesia yang terdampak
Covid-19. Beberapa pekerja di Sumatera Barat memahami kebijakan itu.
(AGE/TAM/WER/KOR/JOL)
Tren Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Jawa Barat
Rp 105,3 triliun (17,2%) Lainnya
Rp 276,8 triliun (45,2%) Jawa Timur
Rp 72,9 triliun (11.9%) DKI Jakarta
Rp 58.8 triliun (9.6%) Lainnya
Rp 303,8 triliun (43,9%) Jawa Tengah
Rp 51,5 triliun (7,4%) Lainnya
Rp 306,8 triliun (50,5%) Kalimantan
Timur
Rp 39,4 triliun (7.2%) DKI Jakarta
Rp 60,7 triliun (11,1%) Banten
91
