Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

PAK JOKOWI SUDAH TANDA TANGAN?

UNDANG-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR, 5 Oktober lalu, masih berada di
meja Presiden Jokowi. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi sudah teken? Bila Presiden tidak tanda
tangan, maka sesuai aturan, UU Ciptaker akan sah menjadi undang-undang. Artinya, Pak Jokowi
masih punya 4 hari lagi sebelum UU Ciptaker berlaku.

Aturan yang dimaksud yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Dalam UU itu diatur bahwa Presiden punya waktu 30 hari untuk meneken
atau tidak meneken UU hasil pengesahan DPR sebelum UU itu berlaku.

Apakah Presiden sudah teken UU Ciptaker? Rakyat Merdeka menanyakan soal ini kepada Jubir
Presiden Fadjroel Rachman dan Staf Khusus Presiden Dini Purwono. Namun, pesan singkat dan
telepon tidak direspons. Akhir pekan lalu. Dini memastikan, naskah UU tersebut sudah ada di
meja Presiden dan menunggu untuk diteken.

Anggota Baleg DPR Mulyanto mengaku heran, kenapa Presiden belum juga tanda tangan.
Mestinya, Jokowi tak perlu waktu lama untuk segera tanda tangan, agar UU Ciptaker segera jadi
undang-undang. Apalagi UU itu diusulkan oleh pemerintah.

Politisi PKS ini menduga, belum ditekennya UU Ciptaker tak lepas dari banyak persoalan dalam
pembentukan legislasi tersebut. Misalnya, kasus penghapusan Pasal 46 UU Migas di UU tersebut.
Menurut dia, tindakan mengurangi atau mengubah naskah RUU yang sudah disahkan adalah
pelanggaran hukum yang serius.

"Yang jadi pertanyaan apakah dimasukannya pasal tersebut dalam naskah 5 Oktober setelah
disahkan di sidang paripurna DPR adalah perbuatan sengaja atau seksdar soal kelalaian," kata
Mulyanto, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut dia, di hari terakhir Panja RUU Ciptaker. diambil keputusan tingkat satu dalam Pleno
Baleg bersama Menteri terkait, pasal tersebut untuk didrop. Namun, pasal tersebut bisa muncul
kembali bahkan setelah RUU Ciptaker disahkan di Rapat Paripurna (5/10).

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis ikut heran mengapa UU tersebut sampai sekarang
belum diteken. Apalagi Jokowi memastikan tak akan mengeluarkan Perppu.

"Jadi tunggu apa lagi sebenarnya," kata Margarito, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Soal akan adanya gugatan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Margarito tak yakin
gugatan tersebut bakal dikabulkan hakim. Pasalnya, isi UU tersebut sangat kompleks. Terdiri
atas seribu lebih pasal. Belum ayatnya.

"Karena pasalnya banyak, mau perkara mana yang dipersoalkan. Penggugat bisa tersesat kalau
tidak jeli," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPD yang juga Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai
penggugat punya peluang untuk menang dalam uji materi di MK. Menurut dia, para pembuat UU
itu bukan malaikat yang tak bisa salah.

"Dengan seribu pasal lebih pasti ada pasal yang tumpang tindih atau bertabrakan " kata Jimly,
tadi malam.
Sebelumnya, Jimly tetap menyarankan Jokowi untuk menangguhkan UU tersebut. Waktu
penangguhan bisa dipakai untuk melakukan sosialisasi menyeluruh, meredakan kondisi, dan
menyesuaikan perangkat hukum baru itu dengan pelaksanaan teknisnya.

87