Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Uce Her-diana mengatakan, pihaknya sudah
menerima surat edaran tersebut. "Betul kita sudah terima surat edarannya. Isinya upah minimum
tahun 2021 sama dengan upah tahun 2020," ujarnya.

Dikatakan Uce, untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan melakukan rapat pleno dengan Dewan
Pengupahan Cimahi dalam waktu dekat. Hasil pleno tersebut akan disampaikan ke Wah Kota
Cimahi, untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat. "Walau sudah ada edaran
tetap harus diple-nokan. Sudah ada hasil pleno, diusulkan ke wali kota untuk diusulkan ke
gubernur dan ditetapkan sebagai UMK," tutur Uce.

Diakui Uce, Pemkot Cimahi hanya melaksanakan regulasi dari pusat. "Buruh pasti inginnya naik,
tapi kan sudah ada edarannya," ujar Uce.

Apresiasi

Sementara itu, Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja
mengapresiasi langkah Gubernur Jabar yang mengikuti Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
tentang penetapan upah minimum tahun 2021.

Langkah tersebut, menurutnya, sudah tepat karena situasi dan kondisi yang dihadapi dunia
usaha saat ini berat. Tidak sedikit perusahaan yang berhenti beroperasi dan melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena tertekan imbas pandemi Covid-
19. "Kami tidak mengetahui apakah dengan tidak naik ini akan membantu atau tidak. Selama
PSBB masih diberlakukan, vaksin belum diedarkan, ekonomi di Indonesia dan juga dunia belum
bisa membaik," katanya saat dihubungi kemarin.

Dedy menjelaskan, isu kenaikan upah yang telah menjadi isu rutin pada pengujung tahun,
khusus pada 2020 tidak lagi menjadi hal krusial.

Alasannya, yang terpenting saat ini adalah membangkitkan atau menghidupkan kembali geliat
ekonomi yang terpuruk. Selama perekonomian belum juga pulih maka akan sulit melangkah.
"Tak ada kesengajaan dari pengusaha untuk tak menaikkan upah. Tapi kondisinya saat ini
banyak yang babak belur, utang makin besar, bahkan pabrik tutup," katanya.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan, apabila kondisi sulit saat ini bisa terlewati, teijadi inflasi,
pertumbuhan ekonomi membaik, dan daya beli meningkat, dunia usaha tidak segan untuk
melakukan penyesuaian upah seperti yang selama ini dilakukan.

"Jika tidak naik bukannya senang, justru prihatin karena artinya kita dalam kondisi tidak bagus.
Kalau masyarakat tidak mampu, ini menjadi bumerang juga bagi industri karena barang tidak
ada yang membeli untuk dikonsumsi. Jika masyarakat tidak ada daya beli, siapa yang mau
menyerap barang yang dihasilkan industri," katanya. (Ai Rika Rachmawati, Novianti Nurulliah,
Ririn Nur Febriani, Yulistyne Kasumaningrum)***

Daftar Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Provinsi \f: L 2020 (Rp) 2021 (Rp)

Nangroe Aceh Darussalam S 3.165.030 3.165.030

Sumatra Utara 2.499.423 2.499.423
Sumatra Barat 2.484.041 2.484.041

Sumatra Selatan 3.043.111 3.043.111

Riau 2.888.563 2.888.563

83