Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul UMP 2021 Tak Naik Buruh Kecewa, Pengusaha Beri Apresiasi
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1&9
Jurnalis Ai Rika Rachmawati
Tanggal 2020-11-02 05:06:00
Ukuran 300x219mmk
Warna Warna
AD Value Rp 112.500.000

News Value Rp 1.125.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bahwa gubernur selambat-
lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan UMP pada 1 November. Kewajiban itu harus
dilaksanakan

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Pertama, bahwa lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak
(KHL)

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan provinsi segera menetapkan KHL berdasarkan
data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Saat ini, kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan HI 2020 dari BPS. Rencananya,
data inflasi dirilis 2 November 2020. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi pada 4 November

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, LPE Jabar itu minus 5,98%. Kalau melihat inflasi bulan
September itu 1,7%, maka UMP Jabar dipastikan turun

positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP 2021 sama
dengan tahun sebelumnya.

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar)
Untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota, mereka mempunyai waktu terakhir
(menetapkan upah minimum) pada tanggal 21 November

negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Provinsi Jawa Barat) Dengan SE ini banyak gubernur yang tidak menaikkan upah minimum 2021,
salah satunya Gubernur Jabar. Padahal, jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan

79